Menjaga Netralitas Lembaga Penyiaran di “Medan Tempur” Pilkada 2018

Barly    •    Selasa, 20 Februari 2018 | 21:55 WIB
Opini
Ilustrasi.(net)
Ilustrasi.(net)

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 sudah didepan mata, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan tanggal pencoblosannya yakni 27 Juni 2018 mendatang.

Pilkada tahun ini lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya lantaran ada 171 daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2018.  Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada. Untuk di Provinsi Kepulauan  Bangka Belitung ada tiga daerah kota/kabupaten yang menggelar pilkada serentak, yakni Kotamadya Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung.

Tahapan demi tahapan sudah mulai berjalan dan saat ini sudah mulai memasuki tahap kampanye dan pembagian zona atau daerah kampanye. Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Tentunya setiap peserta pilkada akan memaksimalkan kesempatan untuk berkampanye ini.

Pada pasal 267 Undang-undang No 7 Tahun 2017, salah satu media kampanye adalah iklan media masa elektronik. Media masa elektronik yang dimaksud bisa televisi maupun radio.  Pengawasan kampanye iklan media masa elektronik inilah yang menjadi ranah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat maupun Daerah. Sedangkan untuk pengawasan media cetak merupakan ranah dan kewenangan dari Dewan Perss. Bisa saja pengawasan media cetak tersebut diserahkan kepada KPI melalui sebuah MoU atau kerjasama lantaran Dewan Perss tidak memiliki perwakilan di daerah.

KPI pu



1   2      3      4