Koalisi Masyarakat Sipil Minta ESDM Cabut Izin PT SIP

Abeng    •    Selasa, 17 April 2018 | 14:06 WIB
Nasional
Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah. (ist)
Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah. (ist)

WOWNASIONAL - Koalisi Masyarakat Sipil mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mencabut izin usaha perusahaan tambang PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) dan PT Indominco Mandiri (IM). Kedua perusahaan tersebut dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri karena melakukan tindak pidana kejahatan lingkungan.

PT SIP, dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Bangka Belitung karena melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan hidup. Sementara PT IM divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Tenggarong Kalimantan Timur terkait pencemaran lingkungan.

"Mendorong Kementerian ESDM, Kementerian LHK dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk mencabut izin usaha dan izin lingkungan hidup sebagai bentuk sanksi administratif menindaklanjuti pidana lingkungan hidup yang telah membuktikan dan dijatuhkan kepada kedua perusahaan," tutur Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil melalui siaran pers, Senin (16/4/2018).

Merujuk dari putusan bernomor 383/PID.SUS/2017/PN Pgp, PT SIM hanya dikenakan hukuman denda sebesar Rp1,1 miliar. Sementara PT IM, hanya dikenakan hukuman denda sebesar Rp2 miliar. Hal itu tercantum dalam Putusan Kasus PT IM bernomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN.

Merah menyayangkan putusan yang dikeluarkan PN Pangkal Pinang dan PN Tenggarong. Menurutnya, hukuman y



1   2      3