Yang Didata Bukan Orang Gila di Pinggir Jalan

Anjar Sujatmiko    •    Selasa, 04 Desember 2018 | 15:26 WIB
Pilkada
Komisioner KPU Babel, Fahrurozi.(dok)
Komisioner KPU Babel, Fahrurozi.(dok)

WOWPOLITIK --  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bangka Belitung (Babel), melakukan sosialisasi  tahapan penyediaan logistik Pemilihan Tahun 2019 bersama sejumlah awak media baik elektronik, cetak, maupun online.

Salah satu yang disampaikan adalah terkait mengakomodir penderita gangguan jiwa untuk dapat masuk dalam daftar pemilih pada pemilu 2019. Ini sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135 tahun 2015.

“Atas keputusan ini, maka KPU wajib untuk melindungi hak pilih yang memenuhi syarat, salah satunya disabilitas,” ujar, Komisioner KPU Babel, Fahrurozi. Selasa (4/12/2018)

Lanjut, Oji sapaan akrabnya menyebutkan dalam melakukan pendataaan tersebut ada standarisasi yang harus dipenuhi untuk dapat dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Salah satunya adalah surat keterangan medis dari pihak dokter menyatakan bahwa yang bersangkutan mampu untuk memilih dan dapat dipertanggung jawabkan.

“Yang didata adalah mereka dalam proses perawatan medis. Jadi bukan orang gila yang di pinggir jalan,” ungkap Oji.

Oji menambahkan jika hal tersebut tidak dilakukan maka pihaknya telah melanggar hak asasi secara konstitusi. Hal ini berdasarkan Undang – undang  dasar 1945 mengenai seluruh warga negara memilik hak untuk suara pada pemilu.

“Jika ini tidak kami lakukan maka terjadi pelanggaran dalam proses tahapan pemilu 2019,” tutupnya.(kill)