Soal Interplasi, Keputusan Di Tangan Fraksi

Anjar Sujatmiko    •    Rabu, 30 Januari 2019 | 16:43 WIB
Lokal
Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya.(dok)
Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya.(dok)

PANGKALPINANG, wowbabel.com -- Kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak interplasi yang digunakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung (Babel) telah selesai. Pansus Hak interplasi ini sendiri digunakan untuk menyikapi kinerja Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan yang dinilai menyalahi aturan.

Ada 12 point yang masuk dalam pansus hak interplasi ini, namun hanya sembilan point saja yang bisa ditelusuri datanya oleh tim pansus. Demikian disampaikan Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya.

"Perlu jadi catatan itu tidak sampai 12, karena ada beberapa item yang tidak punya data lengkap," ungkap Didit, Rabu (30/1/2019), di ruang kerjanya.

Lebih lanjut Didit menjelaskan untuk point yang tidak memiliki data lengkap yakni RKAB, Eks Koba Tin, dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Sehingga pansus tidak meneruskan karena tidak memiliki data yang lengkap. Sedangkan beberapa rekomendasi yang di keluarkan pansus hak interplasi sudah ditindak lanjuti oleh Gubernur Babel.

Didit kembali menegaskan hak interplasi ini tujuan bukan untuk pemakzulan, namun meminta gubernur agar dalam mengambil kebijakan harus sesuai aturan.

"Dan beliau sudah melaksanakan beberapa rekomendasi-rekomendasi. Dari sini saja sudah sangat jelas bahwa ada keinginan saudara gubernur untuk memperbaiki apa- apa dilakukan menurut versi DPRD ada sebuah kesalahan maka itu diperbaiki,” tegasnya

Dikatakan Didit, keputusan ada di fraksi untuk m



1   2