KPU Jangan Negosiasi dengan Pelanggar Pidana Pemilu

HendriDede    •    Rabu, 15 Mei 2019 | 18:42 WIB
Pilkada
Amsori, Ketua MPTD Babel. (Dede/wowbabel)
Amsori, Ketua MPTD Babel. (Dede/wowbabel)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com - Sidang putusan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Samsul Bahri, politikus partai Gerindra terkait dengan penggunaan mobil dinas saat kampanye mendapat sorotan oleh MPTD (Masyarakat Peduli Transparansi dan Demokrasi) Bangka Belitung.

Ketua MPTD Babel, Amsori menyatakan dalam melihat dinamika dan persoalan Pemilu yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik melalui media massa maupun di Pengadilan, ada pelanggaran Pemilu yang muncul ke permukaan dan telah melalui proses persidangan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, bahwa Samsul Bahri melanggar beberapa pasal Pemilu yang membuatnya terkena pidana.

Menurut Amsori, pelanggaran Pemilu tersebut adalah pelanggaran pasal 280 ayat (1) huruf h, undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang dilakukan oleh saudara Samsul Bahri pejabat wakil ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan dari partai Gerindra terkait menggunakan mobil dinas saat berkampanye.

Adapun, kata dia, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Jum’at tanggal 10 Mei 2019 di Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Benny, SH selaku ketua majlis hakim serta didampingi oleh Hakim anggota yakni Jonson Parancis SH dan Joni SH telah menjatuhkan Hukum 6 bulan penjara, denda satu juta rupiah serta membayar biaya perkara sebesar Rp5ribu.

Dengan demikian, sesuai dengan UUD dan peraturan yang berlaku Pelanggaran UU No 7 tahun  20



1   2