KPU Jangan Negosiasi dengan Pelanggar Pidana Pemilu

HendriDede    •    Rabu, 15 Mei 2019 | 18:42 WIB
Pilkada
Amsori, Ketua MPTD Babel. (Dede/wowbabel)
Amsori, Ketua MPTD Babel. (Dede/wowbabel)

2017 Pasal 280 H Dengan  sangsi pasal 285 UU NO 7 Tahun 2017 Adalah (a) Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap (b). Pembatalan Penetapan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilh.
 
Dia menegaskan dalam menjaga integritas, transparansi, penegakan supremasi hukum kepatuhan Pada UU NO 7  Tahun 2017 tentang pemilihan umum, maka poin-poin penting pernyataan oleh MPTD Babel kepada KPU Bangka Belitung. 

"MPTD Babel menyatakan meminta kepada KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan KPU Kabupaten Bangka selatan untuk segera melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam bentuk pembatalan saudara Samsul Bahri sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bangka selatan Priode 2019-2024 sesui UU No 7 tahun 2017 pasal 285," kata Amsori, Selasa (14/5/2019).

"Kemudian, meminta kepada KPU Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan KPU Kabupaten Bangka Selatan untuk tidak melakukan negosiasi ataupun suap menyuap ataupun membackup  terhadap kasus ini karena kasus ini telah menjadi milik publik dan terus diawasi," tegasnya. (Dede/wb)



   1   2