Jalan Panjang Tata Kelola Pertimahan (bagian 1)

Tim_Wow    •    Rabu, 12 Juni 2019 | 23:20 WIB
Opini
Albana
Albana

  aSegala sesuatu itu akan berubah. Dan perubahan itu sudah mulai dirasakan.

Kalimat diatas sekadar menggambarkan jalan panjang pertimahan Bangka Belitung hari-hari ini. 

Agaknya, tata kelola pertimahan mulai menunjukkan arah pada jalurnya setelah belajar dari centang perenang pertimahan sejak awal 2001. Kurun 10 tahun era otonomi daerah, adalah masa yang luar biasa eksploitasi terhadap sumber daya alam tambang. Dampak kerusakan lingkungan, penyelundupan, hingga korupsi sumber daya alam merajalela. Bahkan, PT Timah Tbk perusahaan negara sebagai pemain utama timah terjungkal oleh sepak terjang pelaku bisnis timah swasta.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan rendahnya data ekspor timah yang tercatat di Indonesia dengan data di negara importir menjadi indikasi adanya kerugian negara yang timbul akibat ekspor timah ilegal. Selama tahun 2013 disinyalir Indonesia mengalami kerugian akibat penyelundupan timah sebesar USD 362.752 juta, diduga impor timah illegal mencapai 301.800 ton (Koran Tempo, 2014).

Sebelum tahun 2006, biji timah (ore) dapat diekspor secara bebas. Bahkan ore sering dicampur dengan pasir untuk menghindari pembayaran royalti. Larangan ekspor tin ore diberlakukan sejak tahun 2006, mendorong para smelter berinvestasi mesin tannur untuk memproses tin ore menjadi timah batangan kemudian diekspor.

Kandungan stannum (Sn) pada produk timah batangan yang diekspor cu



1   2      3      4