Jalan Panjang Tata Kelola Pertimahan (bagian 2)

Tim_Wow    •    Rabu, 12 Juni 2019 | 23:28 WIB
Opini
Albana
Albana

Regulasi terus disempurnakan

Kementerian Perdagangan memperketat ekspor timah untuk mencegah aktivitas penambangan timah ilegal dan penyelundupan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33/M-Dag/PER/ 5/2015 sebagai  revisi aturan sebelumnya, Permendag Nomor 44/M-Dag/ Per/7/2014.

Revisi ini sebagai komitmen pemerintah terhadap isu lingkungan karena mengganggu ekspor Indonesia. Negara-negara maju menjadikan persoalan lingkungan sebagai bahan pertimbangan utama dalam membeli barang, termasuk timah. Sementara, timah Indonesia kini disorot karena aktivitas penambangan ilegal yang merusak 65% hutan dan 70% terumbu karang di Pulau Bangka.

Revisi permendag itu dilakukan karena ekspor ilegal tertap berlangsung. Tercatat ekspor timah ilegal ke Singapura mencapai USD 617 juta pertahun. Ekspor ilegal ini membuat negara dirugikan karena para eksportir ilegal tidak membayar royalti dan bea keluar kepada pemerintah. Selain itu, ekspor ilegal membuat harga timah di pasaran internasional semakin murah.

Baca Juga : Jalan Panjang Tata Kelola Pertimahan (bagian 1)

Perubahan rincian jenis timah yang bisa diekspor memperkecil peluang ekspor yang merugikan. Ekspor bijih timah bisa mencapai 96.000 ton per tahun, namun jumlahnya semakin kecil begitu masuk ke logam. Jadi banyak yang keluar secara il



1   2      3      4