18 Panwascam dan 64 orang PKD ‘Dirumahkan’

Chairul Aprizal    •    Selasa, 02 Juli 2019 | 10:27 WIB
Pilkada
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Barat menggelar acara pemberhentian dan perpisahan dengan jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslucam) dan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) se-Bangka Barat, Senin (01/07/2019) malam.(rul/wb)
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Barat menggelar acara pemberhentian dan perpisahan dengan jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslucam) dan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) se-Bangka Barat, Senin (01/07/2019) malam.(rul/wb)

MUNTOK,www.wowbabel.com -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Barat menggelar acara pemberhentian dan perpisahan dengan jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslucam) dan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) se-Bangka Barat, Senin (01/07/2019) malam.

Para Panwaslucam dan PKD ‘dirumahkan’ lantaran tahapan Pemilu serentak 2019 telah berakhir.

Ketua Bawaslu Bangka Barat,  Rio Febri Fahlevi berikan apresiasi dan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat membantu kesuksesan pemilu 2019 di Bangka Barat.

"Banyak kendala yang terjadi skala nasional tapi Alhamdulillah di Bangka Barat kita sukses , sempat ada yang pingsan sangking cinta demokrasi. Alhamdulillah sesuai harapan dengan masyarakat Bangka Barat sendiri pemilu kita berjalan aman damai tanpa ada kendala,” ungkap Rio.

Sementara itu Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung Edi Irawan merasa bersyukur lantaran tahapan Pemilu Serentak 2019 telah berjalan lancar.

"Terlepas dari proses tahapan pileg, pilpres serentak tentunya kita akan berhadapan pada proses tahapan pilkada karena empat kabupaten di Babel termasuk Bangka Barat melaksanakan pilkada maka tentunya kita juga akan mempersiapkan tahapan awal pengawasan Pilkada Serentak 2020,” ungkap Edi.

Edi menuturkan perkiraan persiapan sudah dimulai September atau  Oktober ini dan diminta harus direncanakan dan dipikirkan dari sekarang infrastruktur dan kordinasi dengan pemerintah daerah.

1   2