Inilah Lima Point yang Diragukan Aliansi Nelayan Pulau Belitung Bersatu Terhadap Komitmen Erzaldi

Abeng    •    Sabtu, 18 November 2017 | 16:32 WIB
Lokal
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman usai bertemu dengan Perwakilan Aliansi Nelayan Belitung Bersatu di Jakarta, Jumat (17/11/2017).(ist)
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman usai bertemu dengan Perwakilan Aliansi Nelayan Belitung Bersatu di Jakarta, Jumat (17/11/2017).(ist)

1. Tidak adanya kekuatan hukum yang dapat memperkuat pernyataan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap komitmennya untuk menyelamatkan Pulau Belitung dari Penambangan Laut baik yang akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Swasta.

Sehingga kami menganggap ini hanyalah cara untuk meredam gejolak yang terjadi di Pulau Belitung. Dan kami juga menggangap pertemuan ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang akan mematikan perlawanan masyarakat Pulau Belitung dalam melawan rencana Penambangan Laut yang akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Swasta.

2. Jika Gubernur Kepulauan Bangka Belitung memang berniat dan serius untuk membebaskan Pulau Belitung dari Penambangan Laut, seharusnya Gubernur melakukan Moratorium Penambangan Laut, dan mengkaji ulang semua IUP Penambangan Laut yang ada di Pulau Belitung dan mengkaji ulang kebijakan Penambangan Laut di Pulau Belitung.

Sehingga sejalan dengan rekomendasi dari KKP yang bahwasanya Moratorium Penambangan Laut itu harus dilaksanan sebelum dimulainya proses penyusunan RZWP3K. Bukan sebaliknya dengan melakukan Simposium Dan Seminar Untuk Menyadarkan Seluruh Masyarakat Dari Penambangan Laut, karena pada dasarnya masyarakat sudah sadar akan dampak dari Penambangan Laut sehingga timbullah perlawanan terhadap Penambangan Laut.

3. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung masih memberi celah terhadap Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan Penambangan Laut di Pulau Belitung dengan menganggap timah adalah kepentingan strategis nasional Padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwa Timah bukanlah komoditi strategis nasional dan pertambangan di laut bukanlah merupakan prioritas Pembangunan Nasional dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung turut serta mengabaikan pembangunan bidang Kemaritimin dan Pariwisata yang justru merupakan prioritas Pembangunan Nasional.

Sehingga kami menganggap Gubernur Kepulauan Bangka Belitung masih tidak serius dalam membebaskan Pulau Belitung dari Penambangan Laut.

4. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung masih menganggap Penambangan Laut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Padahal laut juga memiliki potensi lain yang tidak kalah ekonomisnya dibanding Timah, terus berkelanjutan, dan tidak merusak ekosistem laut.

5. Tidak adanya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terkait penghentian sementara dan penarikan KIP Kamila dari Pulau Belitung membuat kami beranggapan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung hanya memanfaatkan isu dari rencana docking yang akan dilakukan KIP Kamila.(*)

 

Halaman


Topik