Bangka dan Belitung Tanpa Calon Perseorangan

Abeng    •    Kamis, 30 November 2017 | 16:56 WIB
Pilkada
Ilustrasi.
Ilustrasi.

WOWPILKADA - Bakal calon perseorangan yang maju dalam Pilkada 2018 di Babel masih minim. Hingga batas akhir penyerahan berkas bakal calon, Rabu (29/11/2017) untuk Pilkada di Babel hanya satu pasangan yang menyerahkan berkas, yakni Renaldi Abdullah-Sarjulianto ke KPU Kota Pangkalpinang. Sedangkan KPU Bangka dan Belitung tidak ada yang menyerahkan berkas.

"Belum ada yang menyerahkan berkas untuk calon perseorangan ke KPU Bangka," kata Zulkarnain Ketua KPU Bangka, melalui pesan singkatnya.

Masa penyerahan berkas bakal calon (balon) perseorangan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 telah memasuki batas akhir. Untuk pemilihan Gubernur, batas akhir adalah 26 November, sedang untuk pemilihan Bupati/Walikota, batas akhir 29 November.

Sebagai lembaga pengawas, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku tak dapat mengawasi proses pendaftaran calon perseorangan secara signifikan.

Bawaslu tak mendapatkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diserahkan balon kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Oleh karena itu, Bawaslu hanya dapat mengawasi segala kegiatan yang dilakukan KPU selama tahap pencalonan perseorangan.

“Kami menugaskan melalui SE (Surat Edaran) bahwa harus ada pengawasan di tahap penyerahan dan penelitian administrasi dukungan calon perseorangan. Untuk mekanisme penelitian lanjutan, Bawaslu tidak dapat salinan KTP dukungan. Memang harus dipikirkan bagaimana meng-copy data KTP yang banyak itu?,” terang Anggota Bawaslu RI, Muhammad Afifuddin, pada diskusi “Meneropong Calon Perseorangan di Pilkada 2018” di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat (29/11/2017).

Mengenai KTP palsu, apabila KPU menemukan adanya manipulasi yang dilakukan oleh balon perseorangan, Afif mengatakan bahwa pihaknya akan memproses sebagai tindak pidana umum. Proses hukum dapat dijalankan bila pihak tak berkenan identitasnya digunakan untuk kepentingan pencalonan.

“Nanti akan kita perkarakan lewat tindak pidana umum, karena tidak ada regulasinya di UU Pilkada soal manipulasi dukungan oleh calon perseorangan. Jadi, tidak bisa dikenakan tindak pidana pemilu,” kata Afi sebagaimana dikutip dari rumahpemilu.org.



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL