Jangan Takut di PHK, Sekarang Sudah Boleh Menikah Dengan Teman Satu Kantor

Muri_Setiawan    •    Kamis, 14 Desember 2017 | 17:03 WIB
Viral
Gedung MK. (net)
Gedung MK. (net)

WOWVIRAL - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya membolehkan karyawan swasta dan BUMN, yang menikahi rekan kerja se-kantor. Pasal 153 ayat 1 UU No 13/2013 tentang ketenagakerjaan dinilai oleh hakim MK, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sembilan orang hakim konstitusi menyidangkan perkara yang diajukan oleh 8 orang karyawan, diantaranya Jhoni Boetja, Edy Supriyanto Saputro, Airtas Asnawi, Syaiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus, dan Yekti Kurniasih. Putusan itu tertuang dalam Amar Putusan MK nomor 13/PUU-XV/2017.

Para penggugat menggugat aturan perkawinan dengan teman sekantor yang diatur dalam Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan.

“Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama,” demikian bunyi Pasal tersebut.

Para penggugat meminta agar Pasal 153 ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan dibatalkan sepanjang frasa 'kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama'. 

"Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Arief Hidayat, saat memimpin sidang di gedung MK, di Jakarta, Kamis (14/12/2017) siang, seperti dilansir detikcom.

MK menyatakan frasa 'kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama' dibatalkan dan tidak mengikat, "Permohonan pemohon beralasan menurut hukum," ujarnya.

Aturan terkait kebebasan memilih pasangan dalam pernikahan, telah diatur dalam Pasal 28B ayat 1 UUD 1945, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Akan tetapi dalam Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan, perkawinan bisa menjadi barang terlarang, berbunyi:

"Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama".

"Selama ini dalam praktik pengujian konstitusional di MK suatu norma UU dapat dinilai sesuai dengan UUD 1945, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan UUD 1945. Dalam konteks ketentuan dalam Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan jelas tidak masuk kategori sesuai dengan UUD 1945," kata ahli hukum tata negara Dr Bayu Dwi Anggono dilansir detikcom, Kamis (18/5/2017). 

Menurut Direktur Puskapsi Universites Jember itu, Pasal 153 auay t huruf f UU Ketenagakerjaan itu mengandung substansi yang bertentangan dengan pengakuan serta penghormatan atas hak asasi dan nilai-nilai agama. 

Pembatasan atas hak asasi untuk melakukan perkawinan karena alasan di luar Pasal 28J ayat 2 UUD 1945, potensial akan melanggar hak asasi dan berarti masuk kategori bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 28 J ayat 2 menyatakan, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Selain mendalilkan bertentangan dengan pasal 28 B ayat 1, penggugat juga menyatakan UU Ketenagakerjaan itu melanggar Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia," bunyi Pasal 28C (1).

Dengan pilihan mengundurkan diri bagi pelaku pernikahan sekantor, hal itu juga dinilai melanggar UUD 1945, khususnya pasal Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk berkerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

Juga termaktub di Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak".

Keputusan MK ini sendiri ditanggapi positif oleh salah satu penggugat, Jhoni Boetja.

"Alhamdulillah kami bersyukur diterima.Mudah-mudahan hari ini dapat melindungi seluruh pekerja. Karena kalau tidak dihilangkan maka akan terjadi PHK besar-besaran, misalnya karena takut di-PHK, maka kemungkinan terjadi perzinahan bisa terjadi karena menghindari PHK," ujar Jhoni.

Diungkapkan pegawai PT. PLN (Persero) wilayah S2JB tersebut, bahwa sekitar 300 orang pegawai di kantornya telah di PHK akibat pelarangan menikah rekan satu kantor.

"Awalnya ada 300 lebih pegawai PLN yang di PHK karena menikah dengan satu kantor, karena masuk dalam satu kantor itu kan pada awalnya kita bukan niat untuk menikah untuk bekerja, tapi kan seiring pertemuan, diklat, pendidikan dan saling jatuh cinta dan menikah eh tapi di PHK," paparnya.



BACA JUGA
MEDSOS WOWBABEL