Sebanyak 434 Penyelenggara Pemilu Diproses DKPP

Abeng    •    Rabu, 20 Desember 2017 | 23:53 WIB
Pilkada
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).(net)
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).(net)

WOWPILKADA -- Dalam Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2017, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengumumkan terdapat 434 teradu atau penyelenggara pemilu, 88 persen, yang diperiksa dan diputus DKPP terkait perkara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sisanya, diperiksa karena aduan terkait non pemilu dan pemilihan legislatif (pileg).

Dari total jumlah yang diperiksa, sebanyak 276 orang penyelenggara telah direhabilitasi karena aduan yang dilaporkan tak terbukti. 135 lainnya mendapat sanksi peringatan, 19 orang diberhentikan sementara, 50 orang diberhentikan tetap, dan 8 orang diberhentikan dari jabatan ketua.

“Ada fakta menarik.  Jumlah teradu yang terbukti melakukan pelanggaran dan dikenai sanksi pemberhentian dari jabatan ketua jumlahnya meningkat dari 2 orang pada tahun 2016 menjadi 8 orang pada tahun 2017,” kata Anggota DKPP, Ida Budhiati, di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (19/12)/2012).

Ida mengatakan  pelanggaran yang paling dominan dilakukan penyelenggara adalah lalai dalam menyelenggarakan proses pemilu, tidak menjalankan rekomendasi pengawas pemilu, dan memperlakukan peserta pemilu secara tidak adil.

Oleh karena itu, untuk menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, DKPP mengajukan tiga rekomendasi. Satu, penyelenggara pemilu meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilannya, termasuk dalam memahami ketentuan norma kode etik penyelenggara pemilu.

Dua, penyelenggara pemilu dan Tim seleksi (Tims



1   2