Kasus Hukum Paslon Tunggu Pilkada Selesai

Abeng    •    Jumat, 05 Januari 2018 | 17:38 WIB
Pilkada
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.(net)
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.(net)

WOWJAKARTA -- Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengajak aparat penegak hukum lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar tidak mengganggu setiap pasangan calon yang mengikuti pilkada dengan proses hukum.

Imbauan ini diharapkan mulai berjalan jika setiap pasangan calon sudah ditetapkan sebagai peserta Pilkada Serentak 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 12 Februari 2018. Setelah Pilkada selesai, bagi paslon yang terjerat kasus hukum baru dilanjutkan. Kecuali calon petahana yang tertangkap operasi tangkap tangan (OTT).

"Mari sama-sama, kalau sudah ada penetapan nanti tanggal 12 Februari siapapun yang sudah ditetapkan jangan diganggu mereka dengan pemanggilan proses hukum," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2018).

Menurut Tito, pemanggilan proses oleh penegak hukum bisa mempengaruhi proses demokrasi yang sedang berlangsung. Proses hukum itu bisa dianggap tidak fair karena mempengaruhi opini publik.

"Politik sangat dipengaruhi opini publik," ujarnya. Tito mengaku sudah memerintahkan Kabareskrim Komjen (Pol) Ari Dono untuk berkoordinasi dengan Bawaslu, Kejaksaan dan KPK untuk membuat kerjasama kesepakatan untuk tidak melakukan atau melanjutkan proses hukum kepada paslon yang sudah ditetapkan oleh KPU.

Proses hukum, kata Tito, bisa dilanjutkan setelah pilkada selesai. Hal ini dilakukan agar pesta demokrasi berjalan fair.

"Kecuali



1   2