Polemik Impor Beras 500 Ribu Ton

Muri_Setiawan    •    Selasa, 16 Januari 2018 | 11:40 WIB
Ekonomi
Beras Bulog. (net)
Beras Bulog. (net)

WOWEKONOMI - Pemerintah dalam waktu dekat akan mengimpor beras sebanyak 500ribu ton beras dari Thailand dan Vietnam pada akhir Januari 2018. Rencana ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, terlebih saat ini para petani sawah sedang melakukan panen raya di sejumlah wilayah di Indonesia.

Dikutip dari kompas.com, Presiden Joko Widodo mengatakan, kebijakan impor 500ribu ton beras demi memperkuat cadangan beras nasional.

"Itu (impor beras) untuk memperkuat cadangan beras kita agar tidak terjadi gejolak harga di daerah-daerah," ungkap Presiden di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin (15/1/2018) kemarin.

Organisasi pangan PBB, FAO merekomendasikan cadangan beras untuk negara seperti Indonesia 1,1 juta hingga 1,8 juta ton. Sementara itu, total konsumsi beras per tahun di Indonesia 37.700.000 ton. Artinya, konsumsi beras per bulan mencapai sekitar 3,1 juta ton.

Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang sebelumnya disebut-sebut sebagai pihak yang akan mengimpor beras, kini diambil alih ke Perum Bulog.

"Impor yang tadinya direncanakan didasarkan pada Permendag, itu dihentikan, dan pemerintah merubahnya menjadi impor beras melalui Bulog berdasarkan perpres 48 tahun 2016," demikian Darmin Nasution, Menko bidang Perekonomian.

Distribusi beras impor tersebut akan disebar ke daerah-daerah di Indonesia yang bukan penghasil padi sawah (produsen).

"Yang menjadi prioritas adalah membeli beras dan gabah, akan tetap dijalankan oleh Bulog berdasarkan penugasan pemerintah, sehingga tidak usah khawatir, bagaimana kalau impor harga beras dan gabahnya turun, Bulog akan menyerapnya," ungkap Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, dilansir metrotv.

"Semua akan mengikuti prosesnya karena ini penugasan berbeda dengan b-to-b (business to business) itu tidak lebih cepat. Tapi, ini sekarang melalui satu rangkaian proses," ujarnya.

Enggartiasto menambahkan, setelah stok beras dari impor datang, Bulog akan segera menggelar operasi pasar. Bulog diminta untuk bisa terus melanjutkan operasi pasar dan mengeluarkan pasokan sebanyak 875 ribu ton yang saat ini dimiliki.

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menyebutkan, jumlah anggaran untuk pembelian beras impor mencapai triliun, "Dari sisi anggaran, kita sudah persiapkan khusus untuk beras. Ada Rp15 triliun," kata Djarot di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin kemarin.

Beras akan didatangkan dari tiga negara, yaitu Thailand, Vietnam, dan Pakistan, "Beras dari Thailand, Vietnam, Pakistan. Saya tidak tahu stoknya karena saya harus cepat dan segera buka website," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena menyatakan, impor beras akan berdampak negatif bagi petani, mengingat masa panen beras sudah dekat.

"Sudah jelas dua minggu ke depan petani akan panen raya beras. Jangan sampai para petani kita menjerit,  dikarenakan rencana pemerintah impor beras," ujar Michael dalam pernyataannya, pada Selasa (16/1/2018).

Disisi lain, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), seperti dikutip dari Bernas, menemukan lima gejala maladminstrasi dalam rencana impor beras. Ketua Ombudsman Amzulian Rifai mengatakan, terjadi perbedaan informasi antara data Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Menteri Pertanian menyatakan stok beras cukup, tetapi Menteri Perdagangan menyatakan stok langka, sehingga perlu impor beras. Ini kok tidak sinkron antar kementerian. Sehingga, kami melakukan penelusuran dan menemukan gejala-gejala maladministrasi," kata Amzulian saat jumpa pers di Jakarta, Senin (15/1/2018).

"Apakah margin yang cukup tinggi ini. Katakanlah harga beras impor sampai di Jakarta Rp 7.000. Dilempar ke pasar dengan harga Rp 9.000, agar harga turun menjadi Rp 10.500 dari saat ini yang mencapai Rp 12.500. Maka Rp 9.000 dikurangi Rp 7.000, ada margin Rp 2.000, bila dikali 500.000 ton hasilnya Rp 1 triliun, ini keuntungan siapa?," tambahnya.

Pada pekan lalu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengumumkan akan mengimpor 500 ribu ton beras khusus dari Thailand dan Vietnam untuk menekan harga beras medium yang meningkat di pasar. Harga beras medium naik menjadi sekitar Rp 11.000 per kilogram pada awal Januari ini, di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan, yaitu Rp 9.450 per kilogram untuk wilayah Jawa.

 

Ada Komisi Impor ?

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengungkapkan ada kepentingan dalam rencana impor beras yang akan dilakukanpemerintah dalam waktu dekat.

??"Dari dulu soal beras kan masalah puluhan tahun, data itu macam-macam, data BPS, data Kementan, data Kemendag, data Bulog. Kalau data Kementan cenderung berlebihan, maksudnya kadang-kadang terlalu tinggi. Dari zaman menteri pertanian dulu juga begitu, karena terkait dengan prestasi dia," ujar Rizal.

"Tapi data dari Kemendag, Bulog selalu kekurangan banyak, karena mereka motifnya mau impor. Dan sering ada permainan kalau impor, ada komisi US$ 20-US$ 30 per ton," ungkapnya seperti dikutip liputan6.com.

"Dalam kenyataan, data yang benar itu yang di tengah, data Kementan dengan data Kemendag dan Bulog itu di tengah. Harusnya tugas Menko Perekonomian untuk menentukan data yang benar. Tapi saya tidak mengerti ke mana saja Menko Perekonomian sehingga soal begini yang putusin Wakil Presiden. Harusnya cukup ada level menko untuk menentukan data itu. Nah berdasarkan data yang benar itu baru diambil tindakan jika diperlukan," pungkasnya.



MEDSOS WOWBABEL