Rakor PPPA 2018 Memperkuat Sinergi Pusat dan Daerah

Endi    •    Kamis, 01 Maret 2018 | 19:39 WIB
Nasional
Pembukaan Rakor PPPA 2018 di Novotel Pangkalpinang. (foto:yantowow)
Pembukaan Rakor PPPA 2018 di Novotel Pangkalpinang. (foto:yantowow)

WOWPANGKALPINANG - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2018, di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari yakni 28 Februari hingga 2 Maret tersebut, diikuti sekitar 1.000 orang peserta dari 34 provinsi se-tanah air. 

Kegiatan turut dihadiri Menteri Koordinator (menko) Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, menteri LHK, Siti Nurbaya dan menteri PPPA,  Yohana Yembise.

Dalam konferensi pers yang digelar Rabu (28/2/2018) malam, Yohana Yembise menyebutkan, pemilihan Bangka Belitung sebagai tuan rumah penyelenggaraan rakornas tahun ini, semata-mata atas dasar perimbangan, karena pada rakornas tahun lalu, digelar di wilayah timur Indonesia, yaitu Ternate.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa 2 tahun terakhir Kabinet Kerja akan diisi dengan pembangunan sosial, maka Rakornas Tahun 2018 ini merupakan momentum yang baik untuk mengevaluasi perkembangan kinerja pelaksanaan pembangunan PPPA, baik yang dilakukan di pusat, maupun provinsi dan kabupaten/kota," jelas Menteri PPPA Yohana. 

Selain itu, kata dia, momentum ini dimaksudkan juga untuk memperkuat koordinasi dan membangun sinergi antar pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pembangunan PPPA karena dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. 

"Urusan PPPA adalah satu dari 18 urusan konkuren yang dilaksanakan bersama-sama antar pusat dan daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan harus dikoordinasikan dengan baik antara pusat dan daerah," ujarnya.

Dalam kegiatan yang bertemakan “kerja bersama untuk kesejahteraan perempuan dan anak indonesia”  disebut menteri Yohana memiliki tiga makna yaitu keterlibatan seluruh stake holder, akselerasi kesejahteraan perempuan dan anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Menurutnya, Kompleksitas permasalahan yang masih dihadapi perempuan dan anak indonesia saat ini, mendorong Kementerian PPPA untuk melakukan penguatan kelembagaan melalui pemisahan dinas pemberdayaan perempuan dan anak, sebagai dinas tersendiri, terpisah dari nomenklatur lain / pada setiap kelembagaan pemerintah daerah.

"Sejak 2016 lalu, PPPA tetap konsisten mencanangkan program “three ends” yang meliputi mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak serta mengakhiri ketidak adilan akses ekonomi bagi perempuan," tandasnya.



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE