Ribut-ribut (akan) Pemakzulan Gubernur Babel

Abeng    •    Selasa, 27 Maret 2018 | 15:01 WIB
Opini
ilustrasi
ilustrasi

PERNYATAAN Wakil Ketua DPRD Babel, Hendra Apollo tentang upaya Hak Angket terhadap Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan menyentak publik. Tanpa badai, tiba-tiba Hendra menyatakan pihaknya berencana melayangkan Hak Angket terhadap Gubernur yang berimplikasi kepada upaya Impeachment atau Pemakzulan.

Secara terminologis  to impeach berarti mendakwa, menuduh, memanggil untuk mempertanggungjawabkan. Dalam konteks kepala daerah, impeachment diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian direvisi dengan UU Nomor 23 tahun 2014. 

Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin mengatakan, jika masyarakat menyerukan pemakzulan kepada kepala daerah dapat saja dilakukan, namun dengan tata cara yang sah.  

"Pemakzulan merupakan tata cara untuk melepaskan jabatan kepala daerah yang sedang diemban Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Proses pemakzulan kepala daerah diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jika mau dimakzulkan, caranya ya dari DPRD dulu baru Kemendagri, baru ke Mahkamah Agung," kata Irman kepada RRI.

Lebih lanjut, kata Irman dalam UU Pemda, ada beberapa hal yang dapat membuat seorang kepala daerah dimakzulkan, diantaranya dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah, melanggar larangan bagi kepala daerah, serta melakukan perbuatan tercela. 

"Ya hak menyatakan pendapat DPRD, kemudian dinilai Mahkamah Agung, perbuatan tercela misalnya, kemudian ya sudah diberhentikan," jelasnya.

Impeachment dapat diartikan suatu proses mendakwa, menuduh atau memanggil seorang kepala daerah atas dugaan pelanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang berujung kepada diberhentikan atau tidaknya seorang kepala daerah. Proses impeachment tidak dapat dimaknai sepenuhnya sebagai proses hukum, melainkan sebuah proses yang kental akan sifat politis.

Sesuai UU Pemerintah Daerah, setidaknya ada 4 tahap yang harus dilalui untuk memberhentikan seorang kepala daerah.

Pertama, diawali dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir di dalam rapat paripurna yang dihadiri minimal 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD bahwa kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala daerah. Inilah yang dimaksud dengan proses impeachment sarat akan nuansa politis. Bisa saja, saat seorang kepala daerah yang jelas-jelas melanggar sumpah jabatan tidak diberhentikan dikarenakan memiliki pengaruh kuat di DPRD.

Kedua, Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan DPRD itu diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final. Pada proses inilah pertimbangan yang bersifat hukum yang setidaknya akan memberikan pandangan yang objektif mengenai apakah seorang kepala daerah melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya.

Ketiga, Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, maka DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada Presiden. Pada fase ini unsur subjektifitas dan ketidakpastian proses politik dapat mengesampingkan putusan dari para 'wakil Tuhan' di Mahkamah Agung. Sekali lagi, proses ini membuka ruang bagi gagalnya proses impeachment terhadap seorang kepala daerah yang jelas-jelas melanggar sumpah jabatan dan/atau kewajibannya.

Keempat, Presiden wajib memproses usul pemberhentian kepala daerah tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak DPRD menyampaikan usul tersebut. Pada proses ini Presiden tidak dapat mengintervensi atau mengubah keputusan DPRD berdasarkan putusan Mahkamah Agung tentang pemberhentian seorang kepala daerah. Proses ini lebih bersifat administratif.

Proses impeachment bagi kepala daerah merupakan suatu mekanisme kontrol yang dimiliki lembaga DPRD terhadap kepala daerah yang telah diamanati tugas besar menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Hendaknya dalam melaksanakan kontrol ini, DPRD secara institusional tetap menjaga objektifitas. Bukan karena subjektifitas, apalagi sekadar mengejar popularitas. (ana/berbagai sumber)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL