Pemakzulan Gubernur Serius Atau Gertakan

Abeng    •    Rabu, 28 Maret 2018 | 14:13 WIB
Opini
infografis
infografis

RENCANA anggota DPRD Babel untuk melakukan Impeachment atau Pemakzulan terhadap Gubernur Babel Erzaldi Rosman, terus hangat diperbincangkan. Sejumlah pihak menilai, langkah ini hanya isapan jempol belaka sebagai gertakan kepada BN 1, namun sejumlah lainnya mengaku langkah ini bisa saja dilakukan.

Sejauh mana langkah ini selanjutnya, apakah akan diseriusi pihak DPRD ? atau hanya sebuah gertakan belaka, tanpa ada aksi rill ?. Berikut ini catatan wowbabel.com, terkait Pemakzulan yang dilakukan DPRD terhadap kepala daerahnya di Indonesia.

2018 Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengungkapkan ada upaya mencari-cari alasan untuk memakzulkan gubernur dan wagub Aceh. Dan upaya itu berasal dari kalangan DPRA, Fraksi PA. "Mulai ada upaya mencari-cari alasan impeachment (pemakzulan-red) terhadap gub dan wagub Aceh oleh kalangan DPRA Fraksi PA," tulis Irwandi akibat hubungan eksekutif dan legislatif  sedang tak harmonis, khususnya dalam proses pembahasan anggaran daerah 2018. (beritakini.co)

2018 Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta berencana menggulirkan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penggunaan hak legislatif itu dinilai berujung pada upaya pemakzulan (impeachment) eksekutif. "Target interpelasi yaitu impeachment (pemakzulan)," kata pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin kepada Okezone, Kamis (25/1/2018). (okezone.com)

2017 DPRD Provinsi Kepri akan menggulirkan hak interpelasi atau impeachment (pemakzulan) terhadap Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyusul kekecewaan  sistem administrasi Pemerintahan Provinsi Kepri serta sikap Gubernur Nurdin tidak menginginkan adanya wakil Gubernur Kepri. "Dalam 2 tahun lebih kepemimpinan Gubernur, DPRD merasa sangat tidak puas, baik dalam sistim administrasi khususnya hasil Keputusan Paripurna DPRD tentang Pemilihan Wagub Kepri yang terkesan dicueki, serta tidak ada etika dan niat baik Gubernur," ujar Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak tahun. (batamtooday.com)

2015 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menganggap rencana pemakzulan atau impeachment terhadap dirinya adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. "Saya mantan anggota DPRD tingkat II dan mantan anggota DPR RI. Hak interpelasi adalah hak anggota DPR dan DPRD," ujar Basuki. Basuki justru mengatakan, interpelasi yang direncanakan DPRD DKI justru merupakan ide bagus. Hal ini berkaitan dengan alasan yang digunakan DPRD bahwa serapan APBD DKI 2014 rendah dan pendapatan DKI tahun anggaran 2014 yang tidak mencapai target. (kompas.com)

2014 Pengajuan hak angket untuk memakzulkan Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten terus bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten. Setelah sebelumnya Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten Agus Wisas menandatangani pengajuan hak angket, giliran Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Banten ikut menandatanagani hak angket untuk memakzulkan Atut Chosiyah, Januari 2014. (tempo.co)

2018 Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Hendra Apollo mengatakan akan mengajukan hak angket terkait kepemimpinan Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Roesman Djohan. Hendra menilai kepemimpinan Erzaldi belum genap setahun dianggap gagal. Sebelum Hendra Apollo mencetuskan upaya hak angket terhadap Erzaldi, rekannya di DPRD babel Deddy Yulianto sudah menggagas ide pemakzulan ini akibat perseteruan antara dirinya dengan  Erzaldi Rosman. (bangkapos.com dan rakyatpos.com)

 

Kasus Selingkuh, Ijazah Palsu dan Korupsi

Bupati Garut Aceng HM Fikri  tahun 2013 silam adalah pejabat tinggi pertama yang dimakzulkan atas alasan pernikahan.  Sebelumnya sudah ada dua bupati yang pernah dimakzulkan, yakni Bupati Temanggung dan Walikota Gorontalo. Keduanya terlibat kasus korupsi dan diputuskan Mahkamah Agung untuk diberhentikan.

Menyusul Aceng tahun 2017 Bupati Katingan, Kalimantan Tengah, Ahmad Yantenglie  juga diberhentikan setelah Mahkamah Agung mengabulkan sepenuhnya pendapat DPRD Katingan pada 13 Februari yang menilai Yantenglie melakukan perbuatan tercela, melanggar etika, dan peraturan perundangan karena selingkuh. Hal itu termuat dalam Putusan MA Nomor 02 P/Khs/2017 pada 29 Maret yang menguji pendapat DPRD Katingan atas dugaan perbuatan tercela yang dilakukan Yantenglie.

Tahun 2017, Mahkamah Agung memutuskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Bupati periode 2014-2019 itu dinilai memalsukan ijazah sehingga melanggar sumpah jabatan. Inisiasi pemakzulan Eltinus dicetuskan DPRD Kabupaten Mimika pada September 2016. Akhirnya, rapat paripurna DPRD Kabupaten Mimika mengusulkan pemakzulan Eltinus pada 24 November 2016. Untuk mendapat legitimasi hukum, usulan pemakzulan itu dikirim ke MA untuk dinilai, apakah sudah sesuai hukum atau tidak. Hasilnya, MA menyatakan pemakzulan tersebut sah.

Drama politik Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, Fadli Hasan berakhir klimaks. Fadli akhirnya lengser setelah melalui proses pemakzulan yang sangat panjang.Fadli mulai diterpa isu tak sedap yaitu meminta komisi 30 persen kepada PT Asana Citra Yasa dalam proyek tata ruang wilayah. Isu ini membuat berang DPRD setempat dan DPRD langsung menggelar sejumlah rapat untuk. Putusan MA itu kemudian dikirim ke pada pihak, termasuk ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kupolo. Akhirnya, Mendagri mengeluarkan SK Nomor 131.75 - 409 Tahun 2018 tentang pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo per 12 Maret 2018. (berbagai sumber)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL