Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Yersita.
Yersita.

Sebagai negara dengan kedaulatan penuh berada di tangan rakyat, kehendak rakyat merupakan sumber kekuasaan bagi pemerintahan, dan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah wujud dari kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kedaulatan dalam berdemokrasi, artinya rakyat diberi hak untuk memilih dan menentukan siapa yang akan memimpin mereka. Dalam proses Pemilu, rakyat menjadi subjek dari Pemilu.

Pemilu harus berjalan berdasarkan asas jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia serta memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien. Mewujudkan Pemilu yang sesuai dengan asas dan prinsip yang dikehendaki, haruslah melalui pengawasan bersama-sama, tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu tetapi harus melibatkan masyarakat sebagai subjek dari Pemilu.

Slogan baru Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu” bertujuan agar fungsi pengawasan Bawaslu mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Karena mustahil menyelesaikan semua permasalahan Pemilu atau Pilkada tanpa ada peran dari masyarakat, apalagi dengan sedikitnya SDM di Bawaslu yang harus menjangkau wilayah yang luas. Meskipun dengan perubahan Undang-undang tentang Pemilu, ada beberapa hal yang menguntungkan Bawaslu termasuk penambahan SDM.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang merupakan gabungan dari UU Nomor 8 Tahun 2012, UU Nomor 42 Tahun 2008 dan UU Nomor 15 Tahun 2011. Ada beberapa hal yang menguntungkan Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu antara lain, yang pertama sumber daya manusia Bawaslu bertambah, Bawaslu RI berjumlah 5 orang, Bawaslu Provinsi berjumlah 7 orang, Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang, Panwaslu Kecamatan berjumlah 3 orang, Panwaslu tiap kelurahan 1 orang, Panwaslu LN (Luar Negeri) 3 orang, dan di setiap TPS terdapat 1 Pengawas Pemilu.

Kedua, waktu penangganan pelanggaran yang semula hanya 5 hari, bertambah menjadi 14 hari. Ketiga, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran yang bersifat administrasi Pemilu. Dan yang terakhir, biasanya Pengawas Pemilu di Kabupaten/Kota bersifat ad hoc yang dibentuk jika ada Pemilu/Pilkada, tetapi sekarang berubah menjadi tetap selama 5 tahun. Jadi, Pengawas Pemilu yang terpilih dari segi waktu lebih lama dibandingkan sebelumnya.

Perubahan UU Pemilu yang memberikan dampak positif bagi Badan Pengawas Pemilu seharusnya menjadi momentum bagi Bawaslu untuk terus mengadakan sosialisasi mencerdaskan masyarakat dalam kepemiluan. Banyak pelanggaran hukum yang terjadi dalam Pemilu/Pilkada namun luput begitu saja tanpa ada kejelasan hukum. Keadilan Pemilu bisa diwujudkan dengan sistem pengawasan yang maksimal serta penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Selain itu, banyak rakyat yang tidak tahu bagaimana prosedur melapor terjadinya pelanggaran Pemilu. Pelanggaran Pemilu juga kadang dibiarkan begitu saja, dikarenakan rakyat takut akan adanya ancaman, sehingga banyak rakyat yang menggunakan media sosial untuk melapor.

Padahal Bawaslu memiliki aturan tersendiri dalam membuat laporan pelanggaran yang diatur UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 454 point 4, laporan pelanggaran Pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat nama, alamat pelapor, pihak terlapor, waktu, tempat kejadian perkara dan uraian kejadian. Di point 6, laporan pelanggaran Pemilu paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.

Untuk mengoptimalkan peran rakyat dalam pengawasan Pemilu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan Bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilu, antara lain yang pertama, terus meningkatkan sosialisasi tentang kepemiluan. Yang kedua, membentuk “Sahabat Bawaslu” dan komunitas diskusi Pemilu seperti yang sudah dibentuk di Bawaslu pusat, harapannya setiap provinsi memiliki “Sahabat Bawaslu” dan ada komunitas diskusi Pemilu. Perlu juga menjalin kerjasama dengan pramuka secara khusus untuk mengalang dukungan partisipasi masyarakat.

Yang ketiga, bentuk pojok pengawasan sampai pada tingkat Panwaslu kecamatan. Pojok pengawasan ini mempermudah rakyat ikut terlibat aktif dalam pengawasan Pemilu. Wadah interaksi antara masyarakat pemilih dengan Bawaslu. Harapannya dari kehadiran pojok pengawasan ini pengetahuan masyarakat mengenai demokrasi, Pemilu dan pengawasan Pemilu dapat meningkat. Di pojok pengawasan, masyarakat sipil dari setiap golongan, baik pemilih awam, pegiat Pemilu, partai politik dan lembaga pemangku kepentingan pengawasan Pemilu dapat menuangkan aspirasi, partisipasi dan ekspresinya mengenai pengawasan Pemilu.

Terakhir, harus adanya digitalisasi kelembagaan dan mengoptimalkan peran media sosial. Selain karena banyak rakyat yang melaporkan adanya pelanggaran Pemilu melalui media sosial, penggunaan media sosial yang semakin masif membuat persoalan pelanggaran Pemilu bukan hanya terjadi di lapangan tetapi juga berbagai pelanggaran di media sosial.

Pengetahuan Panwaslu terhadap kampanye digital harus kuat, sehingga bisa menjelaskan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Media sosial bisa digunakan untuk melaporkan, merekam, menginformasi proses-proses pemilu yang tidak akses, salah satunya untuk penderita difabel. 

Ketika rakyat terlibat aktif dalam proses pengawasan Pemilu, maka saat mengikuti kampanye maupun datang ke TPS, rakyat bukan hanya sekedar menggunakan hak pilihnya tetapi juga mengawasi berjalannya Pemilu sesuai dengan asas dan prinsip yang dikehendaki untuk mewujudkan keadilan Pemilu.

 

Yersita

Penulis adalah Guru SMA Negeri 1 Merawang, kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

 



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE