PH Walhi : Vonis PT. Stanindo Harusnya Maksimal

Abeng    •    Kamis, 12 April 2018 | 17:07 WIB
Lokal
Sidang vonis Direktur PT Stanindo Inti Perkasa di PN Pangkalpinang, Kamis (12/4/2018).
Sidang vonis Direktur PT Stanindo Inti Perkasa di PN Pangkalpinang, Kamis (12/4/2018).

WOWPANGKALPINANG - Manager Pembelaan Hukum Walhi Kepulauan Bangka Belitung Yogi Suryo Prayoga, menuturkan seharusnya PT. Stanindo diberikan hukuman maksimal terhadap pelanggaran izin yang dilakukan dan telah merugikan negara akibat aktifitas ilegal Kapal Isap Produksi tersebut.

“Kita sudah mengkaji UU no 32 tahun 2009, terutama dipasal 109, itu sudah jelas ancaman hukum pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dengan denda paling sedikit Rp 1 Milyar dan paling banyak Rp 3 Miliyar. Akan tetapi JPU hanya mendakwa PT. Stanindo dalam hal ini kepada  direktur PT.Stanindo dikenakan sanksi administratif serta denda Rp1 Miliar 600 juta untuk ganti rugi,” tukas Yogi, Kamis (12/4/2018).

PT. Stanindo Inti Perkasa bekerjasama dengan PT. Pusaka Samudera Indonesia menambang biji timah di Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Stanindo dan hasil tambangnya (biji timah) diserahkan ke PT. Stanindo. Lokasi IUP PT. Stanindo di laut Pasir Padi, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intang, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan  Bangka Belitung dengan luas IUP 238,84 hektar.

Pada persidangan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Direktur PT. Stanindo melakukan tindak pidana melakukan usaha/atau kegiatan tanpa izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 109 jo pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan menjatuhkan pidana berupa sanksi berupa denda sebesar Rp 1,6 Miliar.

Kasus penambangan oleh PT SIP di perairan Paisr Padi awalnya  ditangani oleh Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Berkas penyidikan PT. SIP telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 6 Desember 2017.

Untuk mempercepat proses persidangan, Penyidik KLHK bersama dengan Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri menyerahkan berkas perkara dan tersangka ke Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang pada Kamis 14 Desember 2017. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pangkalpinang kemudian melimpahkan berkas perkara  ke PN Pangkalpinang. (*)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL