Sidang Perdana Dodot, PH Tuding Banyak Kejanggalan

Endi    •    Senin, 16 April 2018 | 15:34 WIB
Lokal
Ismiryadi alias Dodot saat menghadiri persidangan di PN Pangkalpinang, Senin (16/4/2018). (foto: wowbabel)
Ismiryadi alias Dodot saat menghadiri persidangan di PN Pangkalpinang, Senin (16/4/2018). (foto: wowbabel)

WOWPOLITIK - Sidang perdana kasus money politic (politik uang), di Pilkada Kota Pangkalpinang 2018, yang menyeret salah satu calon Wakil Walikota, yakni Ismiyardi alias Dodot, digelar di Pengadilan Negri (PN), Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Senin (16/4/2018) siang.

Dodot didampingi tiga orang pengacaranya, hadir untuk mendengarkan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), terhadap dirinya.

Dalam persidangan ini, Dodot melalui penasehat hukumnya (PH), juga membacakan eksepsi atau jawaban dari dakwaan yang dijatuhkan kepada Paslon Wakil Walikota nomor urut empat ini.

Usai persidangan, kuasa hukum terdakwa, Saleh, SH., MH, menduga banyak kejanggalan atas kasus yang menyeret kliennya. 

"Ada beberapa poin di situ yang kita anggap banyak kejanggalan, di mana penyidik melimpahkan kejaksaan mengacu pada pasal 109 ayat (2) yang jelas untuk penghentian penyidikan dan masih banyak lagi sesuai apa yang telag kami sampaikan di ekaepsi," jelas, Saleh kepada wartawan.

Menurut Saleh, gugatan yang dilakukan terhadap kilennya di nilai terlalu tergesa-gesa dan tidak jelas unsur kesalahannya.

"Di situ kita anggap cacat prosedural dan gugatan itu dibuat tergesa-gesa, di sini tidak jelas siapa yang memberi dan siapa yang menerima (token listrik-red) dan itu jelas diberikaan dirumah ketua DPC PKB (partai pengusung Ismiyardi) dan sekretariat tim pemenangan di wilayah itu dan wajar di isi listriknya untuk misalkan menghipkan komputer dan untuk operasional lainnya," jelasnya.

Saleh menambahkan, kliennnya dikatakan mengisi token di 40 rumah warga, sementara kata dia, di dalam dakwaannya tidak dijelaskan 40 tersebut punya siapa dan bagaimana cara memberikannya.

"Karena ini terkait dengan dakwaan memang kita punya hak untuk mengajukan keberatan, karena ini banyak kecacatan-kecacatan didalamnya," paparnya.

"Ini dakwaan sebenarnya sudah melebihi tenggat waktu 14 hari. Yang namanya proses penyidikan melebihi tenggat waktu itu maka oleh pengadilan melalui putusan sela, menghentikan perkara itu," tambahnya.

Dengan alasan-alasan yang disampaikam lewat eksepsinya, Saleh berkeyakinan jika majelis hakim akan mengabulkan keinginan pihaknya untuk menghentikan perkara mony politik tersebut.

"Kami berkeyakinan bahwa majelis hakim akan menghentikan perkara ini," tegasnya.

Kasus ini mencuat, Ismiyardi yang berpasangan dengan Endang Kusumawati, tertangkap tangan oleh petugas pegawas lapangan, ketika mengisi token listrik di sejumlah rumah warga saat berkampanye, beberapa waktu lalu.

Setelah dilakukan penyidikan pihak kepoliasan, akhirnya kasus mony politik yang kali pertama terjadi di Bangka Belitung atau bahkan di Indonesia ini, kemudian diproses dan masuk ke kejaksaan hingga kepersidang di pengadilan.

Sementara itu, Ketua Baswalu Babel Edi Irawan mengatakan, meskipun terdakwa Dodot di vonis bersalah, proses pencalonan terdakwa tetap berjalan sebagaimana mestinya.

"Kalau dari hasil temuan yang dilakukan Panwas Kota Pangkalpinang, ini adalah pelangharan tindak pidana pemilu. Kita belum bisa memastikan itu menggugurkan (Pencalonan Dodot) atau tidak, karena ada proses lain yang bisa menggugurkan paslon," jelasnya.

Sementara itu, penanganan kasus ini di persidangan, harus selesai dalam kurun waktu tujuh sejak sidang pertama. Sesuai Pasal 187 huruf a, UU Nomor 10 tahun 2016, terdakwa terancam hukumam minimal 36 bulan maksismal 72 bulan, dengan denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar. 



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL