Koalisi Masyarakat Sipil Desak Negara Lakukan Banding Putusan PN Pangkalpinang dan PN Tenggarong

Abeng    •    Kamis, 19 April 2018 | 11:36 WIB
Nasional
Konfrensi pers Koalisi Masyarakat Sipil di kantor ICW di Jakarta. (Ist)
Konfrensi pers Koalisi Masyarakat Sipil di kantor ICW di Jakarta. (Ist)

WOWNASIONAL - Koalisi Masyarakat Sipil menilai Putusan PN Pangkalpinang dan PN Tenggarong kepada dua perusahaan tambang jauh dari Asas Keadilan.

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Eksekutif Nasional WALHI, WALHI Babel, JATAM, JATAM Kaltim, YLBHI, KRUHA, KNTI, KIARA dan ICW mendesak negara melakukan upaya banding. Desakan ini diungkapkan Koalisi pada keterangan pers kepada wartawan di kantor ICW di Jakarta, 16 April 2018.

Hal ini menyusul putusan dua pengadilan di PN Pangkal Pinang di Provinsi Bangka Belitung dan PN Tenggarong terkait pidana lingkungan hidup yang dijatuhkan pada dua perusahaan tambang yakni PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) dan PT Indominco Mandiri (IM) yang diputus bersalah dan dikenai Pidana Denda Rp1,1 Miliar untuk PT. SIP dan Rp2 Miliar untuk PT IM.

Koalisi menilai kedua pidana denda terlalu rendah, sementara pidana kurungan lenyap, serta tidak memasukkan desakan biaya pemulihan dan bahkan putusannya tidak memasukkan dan mewakili pidana kejahatan korporasi.

Putusan kasus PT SIP bernomor 383/PID.SUS/2017/PN Pgp dan Putusan Kasus PT IM bernomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Tgr ini sendiri dapat diakses di Website Mahkamah Agung (MA).

Direktur Eksekutif Walhi Bangka Belitung, Ratno Budi mempersoalkan mengenai rendahnya tuntutan Jaksa yang hanya menuntut Rp1,6 Miliar, sebelum akhirnya menjadi Rp1,1 miliar.

"Mestinya tuntutan Jaksa maksimal, karena dalam Pasal 109 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tuntutan maksimal mencapai 3 Miliar rupiah, dan pidana kurungan mulai 1 (satu) hingga 3 (tiga) tahun bagi subjek hukum bagi petinggi perusahaan yang bersama. Namun Jaksa juga melenyapkan tuntutan pidana kurungan tersebut," ujar Ratno Budi dalam keterangan persnya yang diterima wowbabel.com, Rabu (18/4/2018) malam.

Hal ini menurut koalisi menjadi pola, karena terjadi hal yang sama pula pada kasus pidana lingkungan Hidup di tempat lain yaitu dalam kasus PT IM di PN Tenggarong, Kutai Kartanegara Kaltim.

“Pencemaran berupa pembuangan limbah pembangkit listrik tenaga batubara (PLTU) Fly Ash dan Bottom Ash Batubara ini merupakan rentetan penghancuran alam sejak dari upaya penambangan sungai santan di Kutai Kartanegara hingga intimidasi kepada warga setempat. Di dalam kasus ini, pidana kurungan penjara juga lenyap," ungkap Koordinator JATAM Kalimantan Timur, Pradarma Rupang.

“Koalisi mencurigai pembonsaian tuntutan maupun vonis diduga sudah dirancang dari awal sejak masa penyidikan. Untuk itu, kami mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK) harus banding dalam kasus ini, karena putusan PN Pangka Pinang di Babel yang menghukum PT SIP masih belum bisa menebus rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat”, timpal Ratno Budi.

Menurut catatan Walhi Babel, Pidana Denda Rp1,1 Miliar kepada PT SIP dapat ditebus hanya dengan masa satu minggu penambangan oleh satu kapal isap tambang timah di perairan Bangka Belitung.

Perhitungannya adalah untuk rata-rata produksi aktivitas pertambangan laut menggunakan kapal isap produksi atau KIP dalam perbulan dapat menghasilkan 20-50 ton biji timah, jika diuangkan dengan mengacu pada harga timah basah di tingkat lokal harga 1 kg Timah seharga Rp120 ribu maka dalam sebulan dapat menghasilkan Rp4,8 miliar, jadi cukup seminggu Rp1,1 miliar pidana denda itu dapat ditebus oleh perusahaan tambang, apalagi operasi ilegalnya sudah berlangsung selama 6 bulan lamanya.

“Begitu juga menurut perhitungan JATAM, pidana denda 2 Miliar rupiah kepada PT IM dapat ditebus hanya dengan mengapalkan 1/4 tongkang batubara dengan volume 8000 ton. Hitungan itu didapat dari perhitungan harga batubara acuan saat ini, dikalikan dengan satu tongkang batubara. Satu tongkang batubara isi 8000 ton bernilai 11 miliar rupiah dengan asumsi 1 ton batubara saat ini rata-rata 100 USD/ton," jelas Pradarma Rupang.

“Artinya cukup 1/4 tongkang PT IM sudah membayar lunas pidana denda yang dijatuhkan pengadilan dan atas gugatan KLHK
tersebut”, imbuhnya.

Koalisi juga menilai terbuka potensi penyalahgunaan kewenangan yang dapat bermuara pada indikasi tindak pidana korupsi. Pejabat pengawas tidak menjalankan kewenangannya dalam melakukan pengawasan atas perusahaan tambang PT IM maupun PT SIP.

"Dalam kasus SIP misalnya, bagaimana mungkin pejabat pengawas membiarkan perusahaan ini berjalan selama 6 bulan tanpa tahu bahwa izin lingkungannya sudah habis masa berlaku dan tidak memiliki izin lingkungan baru? ini menunjukkan ada indikasi penyalahgunaan kewenangan di pejabat pengawas,” terang Uday sapaan Ratno Budi.

Menurut perwakilan koalisi lainnnya Arif Yogiawan dari YLBHI. Koordinator Nasional JATAM, Merah Johansyah menyatakan bahwa dua putusan ini penting untuk memastikan apakah negara dan KLHK sungguh-sungguh dalam menegakkan pidana atau kejahatan korporasi, karena jika putusannya selemah ini, maka publik hanya disodorkan penegakan hukum atas korporasi setengah hati.

Eksekutif Nasional WALHI, Khalisah Khalid mengatakan, meskipun kami menyesalkan putusan terhadap dua pengadilan negeri yang sangat rendah dan jauh dari rasa keadilan, namun putusan Majelis Hakim yang menyatakan perusahaan ini bersalah.

"Namun kami berpandangan, bahwa vonis bersalah oleh Majelis Hakim seharusnya menjadi pegangan bagi negara untuk melakukan penegakan hukum lainnya atas dua perusahan ini, agar dapat memberikan efek jera,” tandas Khalisah. (*)

Halaman