Koalisi Masyarakat Sipil Desak Negara Lakukan Banding Putusan PN Pangkalpinang dan PN Tenggarong

Abeng    •    Kamis, 19 April 2018 | 11:36 WIB
Nasional
Konfrensi pers Koalisi Masyarakat Sipil di kantor ICW di Jakarta. (Ist)
Konfrensi pers Koalisi Masyarakat Sipil di kantor ICW di Jakarta. (Ist)

WOWNASIONAL - Koalisi Masyarakat Sipil menilai Putusan PN Pangkalpinang dan PN Tenggarong kepada dua perusahaan tambang jauh dari Asas Keadilan.

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Eksekutif Nasional WALHI, WALHI Babel, JATAM, JATAM Kaltim, YLBHI, KRUHA, KNTI, KIARA dan ICW mendesak negara melakukan upaya banding. Desakan ini diungkapkan Koalisi pada keterangan pers kepada wartawan di kantor ICW di Jakarta, 16 April 2018.

Hal ini menyusul putusan dua pengadilan di PN Pangkal Pinang di Provinsi Bangka Belitung dan PN Tenggarong terkait pidana lingkungan hidup yang dijatuhkan pada dua perusahaan tambang yakni PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) dan PT Indominco Mandiri (IM) yang diputus bersalah dan dikenai Pidana Denda Rp1,1 Miliar untuk PT. SIP dan Rp2 Miliar untuk PT IM.

Koalisi menilai kedua pidana denda terlalu rendah, sementara pidana kurungan lenyap, serta tidak memasukkan desakan biaya pemulihan dan bahkan putusannya tidak memasukkan dan mewakili pidana kejahatan korporasi.

Putusan kasus PT SIP bernomor 383/PID.SUS/2017/PN Pgp dan Putusan Kasus PT IM bernomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Tgr ini sendiri dapat diakses di Website Mahkamah Agung (MA).

Direktur Eksekutif Walhi Bangka Belitung, Ratno Budi mempersoalkan mengenai rendahnya tuntutan Jaksa yang hanya menuntut Rp1,6 Miliar, sebelum akhirnya menjadi Rp1,1 miliar.

"Mestinya tuntutan Jaksa maksimal, karena dalam Pasal 109 UU Perlindungan dan



1   2      3      4