Dodot Divonis Tak Bersalah Dalam Kasus Money Politic

Endi    •    Sabtu, 21 April 2018 | 05:02 WIB
Pilkada
Ismiryadi alias Dodot saat mendengarkan vonis hakim
Ismiryadi alias Dodot saat mendengarkan vonis hakim

WOWPOLITIK -- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang menolak tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), terhadap salah satu Calon Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Ismiryadi alias Dodot terkait perkara dugaan politik uang berupa pengisian token sebesar Rp 20 ribu.

"Mengadili, satu menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Dua menetapkan barang bukti mulai dari huruf a sampai s dikembalikan kepada penuntut umum, tiga membebankan biaya sidang kepada negara," kata Ketua Majelis hakim, Sri Endang, saat sidang putusan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Jumat malam (20/4/2018).

Pada sidang dengan agenda pembacaan tuntutan yang digelar Jumat pagi, JPU Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang menuntut Calon Wakil Wali Kota Pangkalpinang Ismiryadi dengan 40 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara. Dodot diduga melanggar Pasal 187A ayat (1) juncto Pasal 73 ayat (4) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Pasal 55 ayat 1 KUHP.

"Alhamdulillah, tuhan memang tidak tidur. Kami hanya ingin berbuat yang terbaik, pengisian token itu memang sudah kita lakukan jauh-jauh hari pada 2017 lalu. Begitu bernafsunya tuntutan itu 40 bulan hanya mengisi token yang nominalnya Rp 20 ribu dan manfaatnya hanya Rp 18 ribu," ungkap Dodot, usai persidangan.

Kuasa hukum Ismiryadi, M Saleh mengatakan sesuai dengan keyakinan pihaknya dari awal kasus tersebut banyak kajanggalan dan terkesan dipaksakan. "Saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan wartawan, apa yang diputuskan majelis hakim itu kalau masuk pada pokok perkara bahwa banyak BAP yang tidak ditandatangani dan dibantah oleh saksi-saksi, sehingga dakwaan dari JPU tidak diterima dan memang sudah kewajiban untuk tidak diputuskan," jelasnya.

Sementara jaksa penuntut umum akan melakukan melakukan koordinasi dengan Sentra Gakkumdu terhadap putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim.

"Kita akan koordinasi dulu dengan sentera gakkumdu, untuk mengambil lakah selanjutnya," kata JPU Kejaksaan Negri Pangkalpinang, Raden Isjuniyanto.(dag)



MEDSOS WOWBABEL