Mendagri Minta Kepala Daerah Jujur Soal Harta Kekayaan

Tim Wow    •    Rabu, 09 Mei 2018 | 12:29 WIB
Nasional
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, saat menjadi keynote speaker pada acara pembekalan anti korupsi di Semarang, Jawa Tengah, Selasa. (foto: humas mendagri)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, saat menjadi keynote speaker pada acara pembekalan anti korupsi di Semarang, Jawa Tengah, Selasa. (foto: humas mendagri)

WOWNASIONAL - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyinggung soal laporan harta kekayaan pejabat negara. Dilansir dari Puspen Kemendagri, Selasa (8/5/2018), ketaatan para pejabat eselon I dan II untuk melaporkan harta kekayaannya masih sangat rendah. Mendagri berharap hal ini berubah, "Pahamilah area rawan korupsi. Hati- hati," kata Tjahjo saat menjadi keynote speaker pada acara pembekalan anti korupsi di Semarang, Jawa Tengah, Selasa.

Khusus untuk pelaporan harta kekayaan kepala daerah, menurut Tjahjo sangat  penting untuk jujur. Dan itu dimulai dengan jujur soal harta kekayaannya.

"Ada wakil kepala daerah hartanya 300 milyar. Bahkan ada banyak kepala daerah yang tak punya rumah dan minus. " Mudah-mudahan jujur dan tak bohong. Umumkan, bila perlu cross cek KPU dan KPK,” tandasnya.

Dalam hal perencanaan anggaran, Tjahjo minta jangan sampai ada kongkalikong. Jika kemudian DPRD menekan-nekan, ia minta itu harus dilawan. "Di teken DPRD ya harus di lawan. Bisa pakai Pergub. Jangan mau kongkalikong. Jangan kompromi dengan kongkalikong. Perencanaan anggaran ini hati- hati. Gunakan e-planning, e- budgeting," tegasnya.

"Bupati dan walikota gajinya 6 juta. Tapi  kalau lihat ke atas ya enggak cukup- cukup. Hati-hati  pula soal dana hibah. Retribusi dan pajak. Jual beli barang dan jasa. Tapi memang yang paling banyak kena itu perencanaan anggaran. Makanya, kalau ada pengusaha bayar besar, tak mungkin dia tak ngomong. Past



1   2      3      4