Walhi, Stisipol P12 dan Jatam Gelar FGD Tata Kelola Tambang Timah Babel

FGD tata kelola tambang timah Babel di Kampus Stisipol P12 Sungailiat, Bangka (foto: bas/stisipol p12)
FGD tata kelola tambang timah Babel di Kampus Stisipol P12 Sungailiat, Bangka (foto: bas/stisipol p12)

WOWSUNGAILIAT - Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kepulauan Babel bersama STISIPOL Pahlawan 12 dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) terkait tata kelola timah Bangka Belitung. FGD dilangsungkan di Graha STISIPOL Pahlawan 12, Senin (21/5/2018).

Adapun peserta FGD adalah para akademisi, praktisi dan NGO nasional. Dari kalangan akademisi, turut hadir Dwi Haryadi, Reko Dwi Saputra dan Nizwan Zukhri dari Universitas Bangka Belitung, sedangkan akademisi STISIPOL Pahlawan 12 ada Darol Arkum. Sementara, dari NGO dihadiri oleh Ratno Budi (Direktur Walhi Babel), Merah Johansyah (Koordinator JATAM Nasional), Ibrahim Zuhdi Badoh (The Asia Foundation) dan Raynaldo G. Sembiring (Indonesia Center for Environmental Law).

FGD yang berjalan selama lima jam tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait dengan tata kelola timah di Bangka Belitung.

Ada beberapa pandangan yang dikupas oleh para akademisi dan praktisi, mulai dari aspek lingkungan, aspek hukum, aspek ekonomi, hingga aspek kebijakan.

Darol Arkum, Ketua STISIPOL Pahlawan 12 mengapresiasi FGD yang digagas oleh WALHI bisa terselenggara di Kampus Sosial Politik, apalagi dengan menghadirkan beragam narasumber dari pusat yang sebagian sangat concern dengan tambang dan lingkungan.

Darol memaparkan dalam sesi diskusi, ada fenomena menarik yang dikemukakan ilmuwan sosial terkait “Kutukan Sumber Daya Alam”.

"Negara-negara dengan berkelimpahan sumberdaya alam seperti minyak dan gas, performa pembangunan ekonomi dan tata kelola pemerintahan (good governencae) kerap lebih buruk dibandingkan dengan negara – negara yang sumber daya alamnya lebih kecil," ujar Darol.

Hasil riset yang dilakukan oleh dosen STISIPOL Pahlawan 12 ini menunjukkan bahwa prestasi pembangunan provinsi yang dikenal dengan penghasil timah dunia ini tidak terlalu baik dari sisi indikator pembangunan ekonomi.

Misalnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah berdiri (otonom) sampai sekarang masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Begitu pula indikator indeks eksploitasi ekonominya yang sangat tinggi. Ini menunjukkan kekayaan alam timah provinsi ini belum mampu dinikmati oleh masyarakat dan Pemerintah daerah sebagai pemilik sumberdaya alam.

"Pemerintah pusat dan asing masih punya pengaruh yang cukup kuat dalam mengintervensi kebijakan tata kelola pertambangan timah ini. Capaian Indikator-indikator tentang kemiskinan dan pengangguran memang relatif rendah namun memiliki permasalahan karena secara rata-rata masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang berada diatas rata-rata angka provinsi. Kebijakan artisanal mining (pertambangan rakyat) yang menyokong kontribusi penurunan ini," ungkap Darol.

Prestasi Indeks Pembangunan Manusia juga masih mengalami permasalahan, terdapat dua kabupaten yang notabene penghasil timah namun nilai IPMnya relatif rendah dibanding kabupaten lainnya.

"Nampaknya perubahan kebijakan pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah selama periode otonomi daerah belum mampu mengatasi permasalahan secara utuh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat negara," ujarnya.

Beberapa informasi riset tersebut dapat dijadikan oleh Pemerintah daerah untuk meninjau ulang ketergantungan dalam kebijakan pertambangan timah. (bas/p12)



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE