Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Ekspor Pertambangan

Tim Wow    •    Jumat, 25 Mei 2018 | 14:28 WIB
Nasional
Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir. (*)
Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir. (*)

WOWNASIONAL - Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir meminta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono, mengevaluasi izin ekspor pertambangan.

“Saya dengar beberapa perusahaan tambang yang seharusnya tidak diizinkan, tetapi malah tetap diizinkan untuk melakukan ekspor,” kata Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba di ruang rapat Komisi VII, Gedung DPR RI,  Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Nasir meminta agar Dirjen Minerba memberikan daftar nama perusahaan-perusahaan yang disinyalir bermain dalam proses perizinan ekspor pertambangan.

“Biar sama-sama kita Komisi VII turun langsung untuk melihat kelengkapan dokumen perusahaan tersebut,” tandasnya.

Kejadian seperti ini menurut Nasir akan terulang bila tidak segera dievaluasi. Perusahaan lainnya perlahan akan mengikuti dan melakukan hal serupa yang makin membuat semrawut perizinan ekspor di Indonesia.

“Persyaratan perizinan harus benar-benar terperinci, dan diumumkan secara transparan. Bukan malah kucing-kucingan untuk meloloskan perusahaan A dan B,” lanjutnya.

Nasir juga minta kepada Dirjen Minerba untuk mengawasi penghitungan pajak perusahaan, “Banyak laporan yang saya terima, perihal ketidaksesuaian penghitungan pajak oleh perusahaan,” ujarnya. (*)



MEDSOS WOWBABEL