Undangan Gubernur Rapat KIP , Sepertinya Tidak Wajar

Surat Gubernur Bangka  Belitung. (ist)
Surat Gubernur Bangka Belitung. (ist)

WOWPANGKALPINANG -- Surat Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman tentang Rapat Rencana Operasional KIP (Kapal Isap Produksi)  beredar di jagad media sosial. Selain rencana operasi KIP, surat undangan  itu juga mencantumkan agenda tentang antisipasi demo penolakan KIP . Surat  ditujukan kepada beberapa pihak, termasuk Forum Komunikasi Daerah seperti Kapolda, Kejati, Danrem, Danlanal.

Dalam surat itu pula setidaknya ada 8 perusahan pertimahan, termasuk PT Timah Tbk di undang pada acara yang akan digelar Senin (28/5/2018) di  Kantor PT Timah Perwakilan Jakarta Jalan Merdeka Timur Gambir.

Berikut bunyi surat undangan gubernur :  “menindaklanjuti hasil rapat 21 Mei 2018 bertempat di ruang Tanjung Pendam, Kantor Gubernur Bangka Belitung tentang Antisipasi Demonstrasi Kapal Isap (KIP) dan keberadaan Kapal Isap Produksi di wilayah Bangka Belitung akan dilakukan pertemuan lanjutan di Kantor PT Timah Tbk, Perwakilan Jakarta, dengan ini kami mengundang saudara untuk hadir pada hari senin 28 Mei 2018 pukul 14.00 wib sampai selesai,”

Surat Gubernur Babel ini mendapat respon dari waraganet, seperti pemilik akun twitter @EndroSiswono, menganggap undangan Erzaldi tidak wajar.

“Semoga ini bukan akal2an, sepertinya tidak wajar seorang Gubernur sekan menjadi koordinator korporasi "memiskinkan" kekayaan Babel,” komen Endro dalam postinggan surat Gubernur Babel tersebut.

Tak saja warganet, komentar terhadap surat gubernur itu datang juga dari anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Eko Budiarta sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Interpelasi DPRD Babel.

 “Ketika proses politik pansus interpelasi sedang berjalan dan diantaranya membahas soal perpanjangan KIP dan perda zonasi, gubernur harusnya menghormati proses politik ini untuk tidak melakukan kegiatan yang ada dalam interpelasi,” kata Eka  yang dikutip dari sebuah situs berita lokal, Sabtu (26/5/2018).

Undangan untuk melakukan pertemuan tersebut menurut Eka Budiarta jelas tidak menghormati DPRD Bangka Belitung yang sedang bekerja.

“Mestinya ketika proses politik berjalan, pansus kerja mencermati soal KIP dan zonasi, gubernur harusnya menahan diri sampai pansus selesai, kalau perlu sampai perda zonasi selesai,” ujarnya. (*)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL