PT Stanindo Bayar Denda Rp 1,1 M

Kejaksaan Negri (Kejari) Pangkalpinang, menerima uang denda sebesar Rp 1,1 miliar, dalam bentuk tunai dari perusahan Kapal Isap Produksi (KIP) milik PT Stanindo Inti Perkasa, Selasa (6/6/2018).
Kejaksaan Negri (Kejari) Pangkalpinang, menerima uang denda sebesar Rp 1,1 miliar, dalam bentuk tunai dari perusahan Kapal Isap Produksi (KIP) milik PT Stanindo Inti Perkasa, Selasa (6/6/2018).

WOWBABEL -- Kejaksaan Negri (Kejari) Pangkalpinang, menerima uang denda sebesar Rp 1,1 miliar, dalam bentuk tunai dari perusahan Kapal Isap Produksi (KIP) milik PT Stanindo Inti Perkasa, Selasa (6/6/2018).

Uang tersebut merupakan, uang denda dari perkara perusakan lingkungan hidup yang dilakukan KIP Stanindo, saat peroperasi di Kawasan Wisata Pantai Pasir Padi.

"Uang ini merupakan denda dari perkara PT Stanindo Inti Perkasa. Tindak pidana ini adalah perkara tindak pidana melakukan usaha dan atau kegiatan usaha tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang," jelas Kejari Pangkalpinang, Ari Prioagus, Selasa (6/6/2018) sore.

Uang denda tersebut, sesuai dengan vonis hakim yang dijatuhkan yakni sebesar Rp 1,1 miliar, beberapa waktu lalu.

"Jaksa menuntut oleh Rp1,6 miliar dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan denda  Rp1,1 miliar dan harus dibayar dalam jangka waktu dua bulan apabila tidak akan kita tarik dari hartanya, ternyata sebelum waktu dua bulan mereka telah membayar denda pada hari ini," paparnya.

Uang tersebut, kata Kajari, akan diserahkan ke negara. "Ini langsung kita serahkan ke BRI sebagai  PNBP dari Kejaksaan Negeri Pangkalpinang," tandasnya.

Peyerahan uang tunai itu, diterima pihak kejari, melalui kuasa hukum PT Stanindo Inti Perkasa, Agus Hendrayadi, di Kantor Kejari Pangkalpinang.

"Hari ini kita menyerahkan denda sebesar Rp 1,1 miliar  terhadap eksekusi putusan klien kami dalam perkara lingkungan dengan jenis usaha pertambangan Kapal Isap Produksi di Perairan Pantai Pasir Padi," tukas Agus.

Sementara itu, penegak hukum tidak menyeret pemilik KIP tersebut kejeruji besi, lantaran kasusnya tidak dapat dipidana badan, karena yang melakukan pelanggaram adalah koorporasi, sehingga sejak awal kejari melakukan penuntutan dengan menggunakan pasal 109 junto, pasal 116 ayat (1) huruf a, undang-undang nomor 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan ancaman hukuman berupa denda Rp 1,6 miliar.(dag)

 



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL