Beda Pendapat, Rapat Zonasi Kembali Mandek

Suasana rapat koordinasi penyelesaian IUP perda Zonasi RZWP3K di Kemenko Kemaritiman Jakarta. (Foto: Fauzi Akbar/ Diskominfo Beltim)
Suasana rapat koordinasi penyelesaian IUP perda Zonasi RZWP3K di Kemenko Kemaritiman Jakarta. (Foto: Fauzi Akbar/ Diskominfo Beltim)

WOWTAMBANG - Rapat Koordinasi Penyelesaian Izin Usaha Penambangan (IUP) di Zona 0 - 2 mil laut dalam Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Jum’at (29/6/2018) lalu kembali menemui jalan buntu.

Masing-masing pihak yang hadir, baik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kemenko Maritim, Pemprov Kepulauan Babel, serta dari Pemkab yang ada di Provinsi Babel belum menemukan kata sepakat terkait penambangan pasir/ timah di zona  0 – 2 mil.

Kemenko Maritim melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa, Agung Kuswandono menginginkan agar penambangan pasir timah harus berada di luar dua mil dari kawasan pesisir. Izin pertambangan yang sudah diterbitkan tidak boleh diperpanjang.

“PT Timah harus menambang pasir timah sampai izin berakhir. Setelah izin berakhir harus pindah lokasi di luar dua mil dari kawasan pesisir terdekat,” tegas Agung.

Kemenkomaritim juga meminta agar peta alokasi ruang di dokumen RZWP3K Provinsi Kepulauan Babel segera diselesaikan.

Selain itu, penyelesaian perijinan tambang harus diselesaikan dengan rekomendasi dari KKP dan Kementerian ESDM atas pantauan dari Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

“Era kepemimpinan sekarang ini dimana bergantung pada timah yang tidak suistinable, namun jika bergantung pada sektor perikanan akan lebih suistanable jika dikelola. Lebih dari itu sektor pariwisata sudah jelas akan berdampingan dengan konservasi, Pemerintah daerah harus berpikir akan dibawa kemana daerahnya,” kata Agung.

Sementara, Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Babel Fery Insani menyatakan agar IUP PT Timah 0 – 2 mil harus tetap dipertahankan. Fery khawatir jika penghapusan 0 – 2 mil dilakukan akan mengurangi penerimaan daerah dan negara.

“Kalau kita bicara kepentingan masing-masing daerah, pendapatan kita di Bangka Belitung 40 persennya disumbangkan oleh timah dan ikutannya. APBD kita saja diamankan Rp65 triliyun dari sektor tambang,” ungkap Fery.

Bahkan menurutnya jika sektor pertambangan dihentikan maka perekonomian Bangka Belitung akan jatuh secara cepat.

“Jangankan dihentikan, terlambat ekspor saja maka pengaruh terhadap perekonomian Babel sangat signifikan,” kata Fery.

Senada Kementerian ESDM melalui Kasubdit Sumber Daya Mineral, mengatakan Kementerian ESDM tetap menginginkan tambang timah tetap ada di Provinsi Babel. Diungkapkannya Sumberdaya alam untuk timah hanya ada di Bangka Belitung dan Kepulauan Riau dimana izinya akan berakhir pada 2025 hingga 2027.

“Penghasilan pajak negara dari sektor tambang timah sangat tinggi. Kalau pun nanti IUP-nya dihapuskan patut dipikirkan tenaga kerjanya,” ujarnya. (FA/DB)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL