Pemkab Beltim Siapkan Cadangan Pangan 10 Ton

Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Distangan Kabupaten Beltim, Agustian. (foto: Fauzi Akbar/ Diskominfo Beltim)
Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Distangan Kabupaten Beltim, Agustian. (foto: Fauzi Akbar/ Diskominfo Beltim)

WOWMANGGAR - Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menyiapkan cadangan pangan berupa 10 ton beras. Beras yang disimpan di gudang Badan Urusan Logistik Tanjungpandan itu, akan digunakan pada saat darurat ataupun mendesak.

Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan (Distangan) Kabupaten Beltim, Agustian mengungkapkan, Distangan baru saja menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Bulog terkait Pengelolaan Cadangan Pangan.

Penandantangan dilakukan oleh Kepala Distangan Kabupaten Beltim, Hamali dengan Kepala Subdive Perum Bulog Bangka, Tri Novianti di Pangkalpinang, Rabu (4/7/2018) Lalu.

“Sesuai amanat Undang-Undang Nomo 18 tahun 2012, tiap Provinsi, Kabupaten/ Kota di Indonesia wajib menyediakan pangan untuk antisipasi gejala kerawanan pangan, baik untuk kerawanan kronik ataupun transien,” ungkap Agus, Kamis (12/7/2018).

Agus mengakui baru tahun 2018 ini Pemkab Beltim punya cadangan pangan. Sebelumnya jika ada keadaan darurat, Pemkab Beltim harus minta bantuan dari daerah lain.

“Kaya kejadian tahun lalu pas banjir, kita waktu itu belum punya cadangan pangan. Terpaksa, kita minta bantuan ke Provinsi, dikirimlah 15 ton,” kenang Agus.

Cadangan beras senilai Rp120 juta itu, tidak boleh dijual tetapi akan dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Disebutkannya setidaknya ada 6 kriteria di mana beras dapat dibagikan.

“Yang pertama terjadi kerawananan pangan. Kemudian kerawanan pangan pasca bencana, baik bencana alam atau keadaan darurat. Terus juga terjadi kenaikan harga lebih dari 10 persen dari harga normal,” jelas Agus.

Ditambahkannya lagi, terjadi kondisi rawan pangan transien  khususnya pada daerah dalam kondisi darurat karena bencana, maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

“Nelayan gagal melalut juga bisa. Ditambah kalau juga terjadi konflik, horizontal atau sosial,” tambahnya.

Jika dalam kurun waktu tiga tahun tidak ditemukan kondisi tersebut, maka Pemkab Beltim harus meratifikasi kembali MoU yang dilakukan. Pemkab Beltim juga harus memberikan kompensasi untuk biaya penyimpanan gudang. (FA/DB)



MEDSOS WOWBABEL