Gubernur dan DPRD Diminta Selesaikan Konflik Agraria

Jurnalis_Warga    •    Senin, 24 September 2018 | 16:22 WIB
Lokal
Massa aksi berkumpul di Simpang Tiga Bangka Barat sebelum menuju ke kantor Gubernur Babel. (Dok/WALHI)
Massa aksi berkumpul di Simpang Tiga Bangka Barat sebelum menuju ke kantor Gubernur Babel. (Dok/WALHI)

WOWPANGKALPINANG - Momentum Hari Tani Nasional Ribuan massa aksi dari Petani, Nelayan dan Mahasiswa di Provinsi Bangka Kepulauan Belitung melakukan demontrasi di Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin (24/9/2018).

Aksi ini merupakan bentuk peringatan dan luapan kekecewaan masyarakat atas kebijakan yang dilahirkan tidak memihak petani dan nelayan serta kelambanan pemerintah menyikapi permasalahan yang timbul di tengah masyarakat.

WALHI Bangka Belitung mengungkapkan, Hari Tani Nasional adalah momentum mengingatkan pemerintah dan menyadarkan pemerintah akan kelalaiannya dalam merespon hal permasalahan mendasar di tengah masyarakat.

Pemberian izin usaha secara serampangan kepada  perusahaan perkebunan skala besar dan Izin Usaha Pertambangan  mengakibatkan ketimpangan penguasaan agraria, masyarakat petani dan nelayan kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupan.

Dalam aksi ini ada 5 tuntutan yang diajukan, yaitu Pertama, memastikan Gubernur mencabut izin lingkungan konsesi Hutan Tanaman Industri PT. Bangun Rimba Sejahtera serta mendorong Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa pada 39 Desa yang terdampak di Bangka Barat.

Kedua, Perda RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus bebas dari tambang. Ketiga, Mendesak Gubernur Menerbitkan Intruksi Moratorium Tambang di Provinsi Bangka Belitung. Keempat, Mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) Sawit PT. BPL dan LWI. Kelima, meminta keterangan dan tanggung j



1   2      3      4