Gubernur dan DPRD Diminta Selesaikan Konflik Agraria

Massa aksi berkumpul di Simpang Tiga Bangka Barat sebelum menuju ke kantor Gubernur Babel. (Dok/WALHI)
Massa aksi berkumpul di Simpang Tiga Bangka Barat sebelum menuju ke kantor Gubernur Babel. (Dok/WALHI)

WOWPANGKALPINANG - Momentum Hari Tani Nasional Ribuan massa aksi dari Petani, Nelayan dan Mahasiswa di Provinsi Bangka Kepulauan Belitung melakukan demontrasi di Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin (24/9/2018).

Aksi ini merupakan bentuk peringatan dan luapan kekecewaan masyarakat atas kebijakan yang dilahirkan tidak memihak petani dan nelayan serta kelambanan pemerintah menyikapi permasalahan yang timbul di tengah masyarakat.

WALHI Bangka Belitung mengungkapkan, Hari Tani Nasional adalah momentum mengingatkan pemerintah dan menyadarkan pemerintah akan kelalaiannya dalam merespon hal permasalahan mendasar di tengah masyarakat.

Pemberian izin usaha secara serampangan kepada  perusahaan perkebunan skala besar dan Izin Usaha Pertambangan  mengakibatkan ketimpangan penguasaan agraria, masyarakat petani dan nelayan kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupan.

Dalam aksi ini ada 5 tuntutan yang diajukan, yaitu Pertama, memastikan Gubernur mencabut izin lingkungan konsesi Hutan Tanaman Industri PT. Bangun Rimba Sejahtera serta mendorong Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa pada 39 Desa yang terdampak di Bangka Barat.

Kedua, Perda RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus bebas dari tambang. Ketiga, Mendesak Gubernur Menerbitkan Intruksi Moratorium Tambang di Provinsi Bangka Belitung. Keempat, Mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) Sawit PT. BPL dan LWI. Kelima, meminta keterangan dan tanggung jawab pemerintah atas turunnya harga komoditas petani seperti lada, karet dan komoditas lainnya.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengungkapkan, Hari Tani Nasional adalah momentum yang tepat bagi pemerintah untuk kembali berpihak terhadap nelayan, bukan memberikan izin untuk menghancurkan wilayah laut yang dimiliki oleh nelayan. Wilayah perairan aktivitas tambang laut dan kapal isap produksi sudah menghancurkan ekosistem terumbu karang dan ikan.

Ini sangat berdampak bagi pendapatan dan kehidupan nelayan. KIARA dengan tegas menolak adanya tambang laut dan kapal isap produksi yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perda RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus bebas dari tambang dan kapal isap produksi serta harus mengayomi dan melindungi hak-hak nelayan tradisional yang ada.

Kamisun dari Forum Kerja Wilayah Kelola Rakyat mengungkapkan bahwa pemerintah harus melakukan Perbaikan harga komoditas petani yaitu sahang (lada), karet dan sawit. Komoditas tesebut merupakan penggerak ekonomi masyarakat desa, namun karena anjloknya harga komoditas membuat masyarakat semakin terpuruk perekonomiannya.

"Disamping itu ancaman penguasaan izin konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Bangun Rimba Sejahtera seluas 66.450 Hektar yang berada di 39 Desa di Bangka Barat membuat pukulan telak bagi kelangsungan hidup masyarakat dimasa yang akan datang. Kami berharap kepada Pemerintah   mengembalikan lahan yang di kuasai konsesi HTI PT kepetani dan izinnya dicabut, melindungi dan memperhatikan hak-hak petani, tambang laut harus dikeluarkan dari perda Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta melindungi hak-hak nelayan tradisional," terang Kamisun.

Susiadi dari Forum Rembuk Kepala Desa Bangka Barat yang membawa Tuntutan masyarakat 12 Desa di kab. Bangka Barat yang terdampak dari Hak Guna Usaha (HGU) Sawit PT Bumi Permai Lestari (BPL) dan PT. Leidong West Indonesia (LWI menuntut agar pihak PT. BPL dan LWI memberikan plasma kepada masyarakat 12 desa sesuai dengan amanah UU No. 39/2014 serta menuntut kepada Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar menghentikan izin HGU kedua Perusahaan tersebut, adapun penyebabnya adalah adanya dugaan kelebihan luas lahan yang tidak sesuai dengan luasan HGU, hal ini merupakan aktifitas illegal perusahaan yang perlu ditindak oleh penegak hukum dan pemerintah.

Ketua Forum Masyarakat dan Nelayan Teluk Kelabat Bersatu, Rasidi menyatakan bahwa aktifitas Kapal Isap Produksi (KIP) Blessing yang beroperasi di perairan Teluk Kelabat, Belinyu, Kabupaten Bangka telah membuat sengsara nelayan, akibat aktifitas KIP tersebut yang telah mengakibatkan kerusakan ekosistem laut, menghancurkan terumbu karang dan limbah berbahaya yang mengancam wilayah tangkap dan sumber mencari ikan untuk menafkahi keluarga.

"Kami meminta pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di Teluk Kelabat demi menyelamatkan sumber ekonomi nelayan dan masyarakat pesisir di Teluk Kelabat," sebut Rasidi.

Forum Nelayan Bagan dan Pesisir yang diketuai Iwan mengungkapkan tuntutannya adalah meminta pemerintah yang tengah menggodok Perda RZWP3K melindungi zona tangkap nelayan pesisir dengan tidak memasukkan Wilayah Usaha Pertambangan dan memastikan jalur masuk dan jalur keluar kapal nelayan bagan bebas dari aktivitas tambang.

Ali dari Persatuan Nelayan Tradisional dan Pesisir Bangka yang meliputi Matras, Air Antu, Bedukang, Mapur dan Tuing sangat menentang pertambangan dilaut di wilayah tangkap kami yang masih terbilang steril dari tambang laut. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil (RZWP3K) yang sekarang masih belum jelas akan menjadi penentu nasib Nelayan di Babel. Jika berpihak ke nelayan maka itu sangatlah pantas, tapi jika berpihak ke pertambangan maka habislah masa depan para nelayan beserta anak cucunya.

"Oleh karena itu Persatuan Nelayan Tradisional dan Pesisir menyatakan sikap Menolak Tambang Laut di Wilayah Tangkap Nelayan, Pembahasan RZWP3K Harus Melibatkan Nelayan bukan ke Pengusaha dan Pesisir dan Perairan laut Provinsi Bangka Belitung harus bebeas dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan," tegas Ali.

Keluarga Mahasiswa Fisip Universitas Bangka Belitung yang diwakili Hafiz menyatakan mahasiswa memiliki peran penting dalam sejarah peradaban bangsa, disana ada tanggung jawab sosial saat kondisi demokrasi tidak lagi berada dalam keberpihakannya terhadap rakyat. Mengenai permasalahan di Bangka Belitung yang meliputi Hutan Tanam Industri (HTI),  Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3-K), Penguasaan ribuan hektar tanah oleh PT. BPL, Pertambangan l serta ketidakterbukaan pemerintah terhadap turunnya harga komoditi yang meliputi sawit, sahang dan lain-lain.

"Apa yang sebenarnya pemerintah inginkan?  Bukankah bumi juga memiliki kapasitas jika harus terus dieksploitasi? Tegakah kita membiarkan masyarakat kecil kehilangan lahan dan mata pencahariannya?," tukas Hafiz.

Tak sulit memahami simbol-simbol kapitalisme yang mendarah daging dalam sistem pemerintahan negeri ini. Persahabatan kapitalis dan penguasa (pemerintah)  bukan untuk urusan publik,  melainkan untuk kepentingan diri.  Itu sebabnya kebijakan publik sering diputuskan secara sepihak tanpa memikirkan akibat terhadap penikmat kebijakan(rakyat).

Berikut adalah pernyataan sikap mengenai permasalahan tersebut yaitu 1. Memastikan pemerintah mencabut izin Hutan Tanam Industri PT. BRS, 2. Memastikan PERDA RZWP3K bebas dari tambang, 3. Mencabut HGU PT. BPL dan PT. LWI, 4. Mendesak gurbenur monitorium tambang di Babel, 5. Meminta keterbukaan pemerintah dengan turunnya harga komoditi (karet lada dll). (*)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL