DPRD Basel Mengesahkan Tiga Raperda Eksekutif

ADVERTORIAL    •    Selasa, 06 November 2018 | 23:16 WIB
Lokal
Rapat pengesahan Raperda usulan Pemkab Basel. (Ist)
Rapat pengesahan Raperda usulan Pemkab Basel. (Ist)

ADVERTORIAL - DPRD Kabupaten Bangka Selatan menggelar Rapat Paripurna  Pengambilan Keputusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  Kabupaten Bangka Selatan, Selasa (6/11/2018). 

Rapat Sidang Paripurna dipimpim dua pimpinan Dewan, Ansori Norman dan Samsul Bahri, serta dihadiri langsung Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan, Justiar Noer dan Riza Herdavid. 

Rapat paripurna digelar guna mengambil keputusan tiga Raperda  usulan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yakni, Raperda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan,  Raperda Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, dan Raperda Badan Permusyawaratan Desa. 

Dalam rapat sidang pengambilan keputusan,  Pimpinam Sidang, Ansori Norman memutuskan  ketiga Raperda usulan eksekutif tersebut disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

Pengambilan keputusan tersebut diambil setelah  melalui pembahasan oleh panitia khusus (Pansus) DPRD Bangka Selatan. 

Dalam sidang paripurna, Pansus menyampaikan dan mengambil keputusan ketiga Raperda tersebut  untuk disahkan menjadi Perda. 

H. Surianto Wakil Ketua Pansus B, dalam rapat sidang Paripurna mengatakan, perpustakaan sesuai tugas dan fungsinya adalah pemberi jasa layanan kepada masyarakat,untuk keperluan informasi pendidikan, penelitian, pembudayaan dan pelestarian hasil budaya. 

Oleh karenanya diperlukan pengaturan mengenai bagaimana mengelola dan menyelenggarakan perpustakaan, baik dari sisi operasional maupun sisi manajerial. 

"Sehingga perlu diatur mengenai syarat-syarat seorang pustakawan, dan tenaga tehnis perpustakaan, dan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kapasitas. Maka perlu mengatur mengenai penyelenggaraan perpustakaan oleh pemerintah sesuai peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan daerah," kata H. Surianto.
  
Sementara perda tentang penyelengaraan kearsipan, Surianto mengatakan arsip memiliki nilai guna administrasi hukum, keuangan, pendidikan dan riset. Arsip memiliki nilai strategis suatu lembaga, saat ini masih dirasa kurang. Arsip baru diperlukan pada saat terjadi suatu masalah.

"Pansus pembahasan Raperda ini telah melakukan pembahasan bersama dengan tim pembahas dari pihak eksekutif mulai dari persiapan pembahasan, pembahasan awal dan pembahasan lanjutan dalam rangka penyempurnaan terhadap penyusunan," tutur Surianto.

Semenatara Bupati Bangka Selatan, Justiar Noer dalam sambutannya mengatakan, Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan di Bangka Selatan diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi sumber daya manusia kearsipan dalam melaksanakan pengelolaan arsip dan komitmen daerah dalam meningkatkan penyelenggaraan kearsipan sehingga terwujud tertib arsip di daerah. 

"Sementara Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan diharapkan dapat mewujudkan perpustakaan yang mampu berperan sebagai pembuka jendela dunia melalui peningkatan minat baca masyarakat sehingga tercapai masyarakat Bangka Selatan yang maju, mandiri dan  berdaya saing," ujar Justiar.

Sementara Rancangan peraturam daerah tentang badan permusyawaratan desa disampaikan Justiar merupakan penyempurnaan perda sebelumnya dan disesuaikan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 10 tahun 2016.

"Diharapkan kehadiran perda ini akan meningkatkan peran dan fungsi BPD dalam menunjang kinerja pemerintah di Desa," tutup Justiar. (ADVERTORIAL)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL