Perda Perlindungan Petani dan Nelayan Bukti Kerja Komisi II

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi II DPRD Bangka Selatan. (WowBabel)
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi II DPRD Bangka Selatan. (WowBabel)

KOMISI II DPRD Kabupaten Bangka Selatan sebagai wakil rakyat telah bekerja secara optimal  dengan menginisiasi lahirnya 4 Peraturan Daerah  (Perda) yang berkontribusi kepada rakyat. Salah satunya Perda tentang  Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan.

Komisi II  dalam tugasnya juga  mendorong sektor keuangan daerah agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak dan retribusi daerah. Langkah  yang dilakukan oleh Komisi II yang dipimpin Zayadi dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak dan wajib retribusi serta mengoptimalkan sistem pengelolaan pendapatan daerah. 

Zayadi mengatakan, Komisi yang dia  pimpin memaksimalkan pengawasan di bidang pendidikan yakni pemenuhan standar mutu pendidikan. 

“Kita turun langsung ke lapangan melihat beragam persoalan serta pengecekan beberapa sekolah, dan masih banyak sekolah membutuhkan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, serta kekurangan sapras lainnya. Kita juga mendorong Dinas Pendidikan untuk merevisi Perda Penyelenggaran Pendidikan terkait dengan pembagian wewenang antara provinsi dan kabupaten," ujarnya, Minggu (11/11/2018).

Lewat Komisi II juga, kata Zayadi, pihaknya mengakomodir keberadaan madrasah/ sekolah arab sebagai pendidikan berbasis desa, sehingga dibuat Perda Pendidikan Karakter Yang Berwawasan Agama.

Tak saja  masalah pendiidkan sebagai bagian penting dalam membangun sumberdaya manusia (SDM) di Basel, Komisi II mengkaji  persoalan perlindungan kekayaan intelektual bidang seni dan budaya, dan perlindungan terhadap cagar budaya di daerah.

"Dalam tahap proses pengumpulan materi oleh OPD, nanti akan diajukan Perda tentang Hak Kekayaaan Intelektual Bidang Seni dan Budaya, Perlindungan Cagar Budaya karena masih terkendala SDM sehingga belum dibuat perda” katanya.

Di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga, Komisi II melakkan kajian untuk mensinergikan program pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. 

“Pemberdayaan agar masyarakat mandiri, terampil serta dapat meningkatkan potensi-potensi lokal kekayaan pariwisata, sehingga diinisiasi Perda Desa Wisata. Komisi II juga akan menginisiasi Perda Kepemudaan, diharapkan dapat memberi ruang kepada pemuda untuk aktif  mengembangkan potensi sehingga memajukan daerah serta mendorong Basel menjadi kabupaten layak pemuda,” imbuhnya.

Sedangkan di bidang pertanian, pangan dan perikanan, Komisi II telah membuat perda inisiatif tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  telah diundangkan pada tahun 2016. 

Selama periode ini juga, Komisi II mengajukan Perda inisiatif tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan.

“Sinkronisasi program pemerintah kabupaten dan provinsi pada sektor kelautan dan kehutanan, dengan harapan ada perda provinsi member manfaat besar di sektor kelautan dan kehutanan,” ungkapnya.

Masih dibidang perkebunan, Komisi II  melakukan konsultasi ke Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tentang Bantuan Peremajaan Kelapa Sawit karena Basel akan  mendapat program bantuan peremajaan kelapa sawit dari BPDPKS untuk perkebunan kelapa sawit.

"Petani juga menerima dana bantuan yang disalurkan ke petani melalui Pemprov dan Pemkab. Basel juga menerima kuota BPDPKS melalui rekomendasi Kementrian Pertanian dengan luas 1.857 Hektar,” katanya. 

Zayadi menuturkan di bidang penanaman modal, perizinan, perindustrian dan perdagangan, Komisi II telah melakukan kajian dan membuat rekomendasi kepada pimpinan DPRD diantaranya, Pemkab Basel harus mengoptimalkan pengawasan dan penyaluran pupuk bersubsidi mlelaui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida agar tidak ada penyalahgunaan. 

Lalu  mendorong Pemkab Basel merevitalisasi pasar di ibu kota kabupaten, kecamatan sampai desa untuk menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat.

"Pemkab Basel harus mengoptimalkan peran industri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena industri dapat mempengaruhi tingkat kestabilan harga komoditi unggulan daerah," pungkasnya. (Adv)

Hasil Kerja Komisi II :
1.  Menginisiasi  Perda inisiatif tentang Desa Wisata, 
2. Perda inisiatif tentang Kepemudaan, 
3. Perda inisiatif tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
4.  Perda inisitiaf tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan. 

Mitra Kerja Komisi II Diantaranya :

1. Keuangan daerah, 
2. Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, 
4. Pertanian, Pangan dan Perikanan,
5. Penanaman modal, 
6. Perizinan, Perindustrian dan Perdagangan 



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL