Didit Ingatkan Lion Air Segera Bayar Kompensasi Tanpa Syarat

Endi    •    Rabu, 05 Desember 2018 | 05:15 WIB
Nasional
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya.(ist)
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya.(ist)

WOWPANGKALPINANG -- Keluarga korban Lion Air PK-LQP JT610, menolak keras persyaratan yang diajukan lion air dalam proses pembayaran kompensasi sebesar Rp 1,25 milyar, yang dinilai sangat memberatkan dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011.

Penolakan keluarga korban menandatangani persyaratan untuk tidak menggugat Lion Air maupun perusaahaan Boeing serta pihak-pihak terkait lainnya ini, didukung oleh DPRD Bangka Belitung yang mengancam akan menggunakan jalur politik jika lion air tetap mempersulit keluarga korban.

Menurut Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, persyaratan yang dibuat Lion Air, dinilai telah mempersulit dan memberatkan keluarga korban dengan persyaratan yang mengada-ada, dalam proses pencairan dana kompensasi yang wajib dibayarkan Lion Air kepada keluarga korban jatuhnya pesawat nahas tersebut.

"Kami minta agar pihak Lion Air untuk memenuhi kewajiban mereka segera mencairkan dana kompensasi sebesar Rp1,25 miliar. Jika ini dipersulit kami akan membawa ini kekomisi lima DPR RI," ungkap Didit, usai berdialog dengan keluarga korban, Selasa (4/12).

Tak cuma itu, DPRD juga mengancam akan memboikot pesawat lion air sebegai bentuk penghormatan kepada para korban.

"Jika memang nanti Lion Air masih mencle-mencle, kami sepakat untuk menghargai saudara kita, kita masyatakat Bangka Belitung boikot aja Lion Air ini," tegas Didit.

Dalam dialog dengan DPRD, pihak keluarga mengeluhkan terkait adanya persyaratan yang mewajibkan keluarga korban untuk menandatangani semacam klausul anti gugatan bagi lion air, boeing  dan pihak-pihak terkait lainnya.

Jelas saja persyaratan yang diajukan ini kontan mendapat penolakan dari keluarga korban yang masih membuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan hukum, guna memperjuangkan hak-hak keluarga korban.

Apalagi berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor 77 tahun 2011, kompensasi atau santunan yang wajib dibayarkan penyedia angkutan udara ini  tidak menghalangi keluarga korban untuk melakukan gugatan hukum.

"Saya merasa sangat berat sekali untuk menandatangani itu, sebetulnya kalau saya berpikir pihak lion air memberi kompensasi tapi seolah menjadi pahlawan, mereka tidak hanya memberikan berdasarkan undang-undang tetapi di situ banyak sekali syarat yang harus kita tandatangani. Saya kemarin sempat bilang saya baru mau tanda tangan di sini apabila syarat-syarat yang diajukan sama Lion Air itu dirubah atau dihapus karena itu hak kita dan kita harus menerima itu," ungkap Dian Anindita, keluarga korban lion air JT 610.(*)



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE