Sebut Menteri Pencetak Uang, Prabowo Lukai Kemenkeu

Tim_Wow    •    Senin, 28 Januari 2019 | 11:22 WIB
Nasional
Prabowo Subiyanto.(ist)
Prabowo Subiyanto.(ist)

JAKARTA,www.wowbabel.com -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak terima dengan sebutan  sebagai Kementerian Pencetak Utang. Alasannya, Kemenkeu merupakan institusi negara yang diatur oleh undang-undang sehingga tidak pantas untuk dihina dan diolok-olok.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti, Minggu (27/1/2019) melalui akun tiwtter resmi Kemnkeu @UangKita, mengatakan Kementerian Keuangan adalah sebuah institusi negara yang penamaan, tugas dan fungsinya diatur oleh Undang-Undang. 

Sehingga, kata Nufransa, tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh Undang-Undang, apalagi dilakukan oleh calon presiden.

"Apa yang disampaikan oleh Calon Presiden Prabowo : "Jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang", sangat menciderai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan," kata Nufransi dalam siaran persnya, minggu (27/1).

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengatakan, sebaiknya sebutan Menteri Keuangan saat ini diganti dengan Menteri Pencetak Utang. Dia berujar penggantian sebutan ini karena utang Indonesia terus bertambah banyak.

"Utang menumpuk terus, kalau menurut saya jangan disebut lagi lah ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Utang," kata Prabowo di acara Deklarasi Nasional Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia untuk Pemenangan Prabowo-Sandi di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Timur, Sabtu (26/1/2019).

Saat itu Prabowo menyebut menteri keuangan saat ini gemar dan bangga mencetak utang. Namun, kata dia, yang disuruh membayar utang orang lain.

Nurfansa menegaskan bahwa pengelolaan utang diatur dalam undang-undang dan pengajuannya harus melalui persetujuan DPR, dibahas secara mendalam dan teliti. 

Sementara, dalam pengajuan utang yang ditujukan untuk membiayai APBN merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang menjadi alat untuk menjaga perekonomian dan alat untuk memakmurkan rakyat dan mencapai tujuan bernegara.

"APBN dituangkan dalam UU yang merupakan produk bersama antara pemerintah dan semua partai yang berada di DPR. Pelaksanaan UU APBN dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen BPK dan dibahas dengan DPR. Semua urusan negara ini ditur oleh Undang-Undang," tegas dia.

Menanggapi tentang pengelolaan utang, dia menyebutkan bahwa Indonesia dinilai oleh lembaga rating dunia dan masuk dalam kategori investment grade oleh lembaga rating Moodys, Fitch, S&P, RNI dan Japan Credit Rating Agency. Pertimbangannya adalah utang dan kualitas kesehatan keuangan negara secara konsisten.

Diperolehnya peringkat tersebut maka menurut dia tak benar jika disebutkan bahwa kondisi utang Indonesia berada dalam stadium lanjut, melainkan kondisi keuangan Indonesia masih sehat.

"Utang sudah ada sejak tahun 1946, dimana pemerintah sudah mengeluarkan surat utang negara yang disebut Pinjaman Nasional. Dari masa ke masa, setiap pemerintahan akan menggunakan APBN untuk menyejahterakan rakyat dan menjalankan program pembangunan," tambah dia.(*)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL