Kasus Alex dan Bahar Hanya Administratif Biasa

Hendri Dede    •    Senin, 25 Maret 2019 | 21:00 WIB
Lokal
Jafri, Ketua Majelis Sidang Ajudikasi Bawaslu Babel. (Dede/wowbabel)
Jafri, Ketua Majelis Sidang Ajudikasi Bawaslu Babel. (Dede/wowbabel)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com - Alex Fransiskus, calon anggota DPD RI, menanggapi hasil keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terkait sanki pelanggaran administratif berupa teguran tertulis yang diterimanya. Sanksi tersebut merupakan dugaan pelanggaran kampanye pemilu 2019 beberapa waktu lalu.

"Kita menghormati dari pada keputusan sidang, karena dari kita kemaren koperatif yah, koperatif terus mengikuti sidang dan tentunya pada hari ini sidang tersebut diputuskan bahwa kita kena sanksi administratif," tukas Alex, usai mengikuti sidang ajudikasi Bawaslu, Senin (25/3/2019).

Ketika dikonfirmasi apakah sebelumnya ada sosialisasi bahwa terkait yang mencalonkan sebagai DPD tidak diperbolehkan sebagai anggota parpol. Alex mengaku tidak mengetahui hal tersebut.

"Ya, kita belajar lah, kita saling belajar satu sama lain. Kita benar-benar enggak tahu ini kena pelanggaran dan bukan faktor kesengajaan kita selaku calon. Kita enggak ada sangkut pautnya dengan partai," jelas Alex.

Sementara itu, Jafri, selaku ketua Majelis Pemeriksa sidang ajudikasi Bawaslu Babel, mengatakan soal sidang agenda putusan Bawaslu Babel, terkait dengan laporan pelanggaran administrasi Pemilu 2019. Setelah 14 hari kerja pihaknya menanggani laporan tersebut sesuai dengan Perbawaslu 8 tahun 2018 dan undang-undang 7 tahun 2017.

"Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan-keterangan saksi dan keterangan lembaga terkait dan bukti yang kami periksa selama ini, sesuai dengan undang-undang 7 tahun 2017 pasal 461 dan Pasal 36 Perbawaslu nomor 8 tahun 2018, bahwa kami memberikan berdasarkan hasil rapat pleno dan kami Bawaslu Babel bahwa sanksi yang kami berikan adalah sanksi teguran tertulis," ungkapnya.

Ia menjelaskan teguran tertulis tersebut seperti yang diamankan dalam undang-undang 7 pasal 61 tahun 2017, dan pasal 36 Perbawaslu 8 tahun 2018 secara otomatis dalam putusan Bawaslu di persidangan.

Putusan tersebut secara otomatis menjadi teguran tertulis bagi terlapor satu dan terlapor dua secara otomatis menjadi teguran tertulis. Berdasarkan fakta di persidangan mengacu kepada undang-undang 7 tahun 2017 Pasal 461 dan Perbawaslu no 8 tahun 2018.

Sementara sanksi diskualifikasi yang diinginkan oleh pelapor, kata Japri, dia (terlapor) mengklaim telah terjadi pelanggaran administratif Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM). Sedangkan ini adalah pelanggar administratif Pemilu biasa. 

"Jadi kalau dilihat dari fakta persidangan untuk dikatakan dia sebagai pelanggaran pemilu TSM dia tidak terbukti, karena tidak melebihi 50 persen. Dan tidak ada bukti fakta yang memang mengatakan bahwa dia bisa dikatakan pelanggarannya tersebar di 50 persen Kabupaten/Kota yang ada di Babel. Maka kita tidak bisa jadikan ini sebagai pelanggaran TSM," jelas Jafri.

Kedua, lanjut Jafri, kalau TSM dalam aturan undang-undang no 7 tahun 2017 dan Perbawaslu 8, itu yang menyidangkan adalah Bawaslu Republik Indonesia. (Dede/wowbabel)

Halaman