KPK Tetapkan Basel Terbaik Sistem Birokrasi Pencegahan Anti Korupsi

Aston    •    Jumat, 29 Maret 2019 | 22:53 WIB
Nasional
Tim  Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI saat berkunjung ke Pemkab Basel, Kamis (28/3/19) (as/wb)
Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI saat berkunjung ke Pemkab Basel, Kamis (28/3/19) (as/wb)

TOBOALI,www.wowbabel.com -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada  Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Basel) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dengan sistem birokrasi pencegahan anti korupsi di kabupaten setempat.

Negeri Junjung Besaoh Bangka Selatan dinobatkan kabupaten terbaik dengan sistem birokrasi pencegahan anti korupsi di level Provinsi Babel yang dinilai melalui aplikasi Monitoring Center of Prevention (MPC).

Lembaga anti rasuah tersebut berikan nilai 64 persen yang merupakan nilai tertinggi se-Kabupaten/kota Babel, dibawah Pemerintah Provinsi Babel dengan nilai 67 persen.

Hal itu disampaikan langsung KPK melalui Tim  Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI saat berkunjung ke Pemkab Basel, Kamis (28/3/19) dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemkab Basel.

"Sebagaimana disampaikan Tim Korsupgah KPK RI kemarin (Kamis--red) nilai MCP kita (Basel--red) dengan nilai 64 persen yang merupakan nilai tertinggi se Kabupaten/kota dan berada pada posisi kedua setelah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 67," ungkap Plt. Kepala Inspektorat Bangka Selatan PD Marpaung, Jumat (29/3/2019).

Penilaian aplikasi MCP berisi kriteria-kriteria yang digunakan untuk menyusun laporan monitoring dari KPK, dan masing-masing pemerintah daerah mengisi laporan dengan mengentri data/laporan ke dalam aplikasi tersebut. Dan aplikasi ini dapat memudahkan pemerintah daerah melaksanakan self assesment.

Namun disampaikan PD Marpaung,   hal yang  menjadi perhatian KPK yaitu Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kabupaten Basel yang masih rendah dengan capaian perolehan nilai sebesar 35 persen jika dibandingkan dengan capaian skor Optimalisasi Pendapatan Daerah yang mencapai 83 persen .

"Peningkatan Kapabilitas APIP memang menjadi perhatian dan komitmen Bapak Bupati dan Sekretaris Daerah dengan Renaksi 2019 berupa dukungan secara Bertahap terhadap Kecukupan Anggaran dan Kecukupan jumlah fungsional pengawas serta mendorong Peningkatan Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP menuju Level 3," katanya.

PD Marpaung mengatakan, kedatangan Tim Kopsurgah yang merupakan jadwal tindak lanjut Hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Pemkab Basel,  terdapat delapan area yang menjadi perhatian KPK RI, yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang/Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Tata Kelola Dana Desa, Optimalisasi Pendapat Daerah dan Manajemen Aset Daerah dengan sasaran tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) salah satunya adalah Inspektorat.

"Secara khusus, selain peningkatan kapabilitas APIP yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi Inspektorat, peningkatan maturitas SPIP Pemkab, Basel juga membutuhkan proses yang tidak ringan. Selain sumberdaya tentunya, komitmen dari seluruh kepala organisasi perangkat daerah merupakan aspek daya dukung yang utama terhadap capaian peningkatan Maturitas SPIP," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Tim Korsupgah KPK RI yang telah melakukan Monev atas Renaksi 2018 serta membantu proses penyusunan Renaksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019.(as/wb)



MEDSOS WOWBABEL