Rudi Tak Terbendung, BPJ dan Tyo ke Senayan

Ketua KPU Bangka Belitung, Davitri.(dag/wb)
Ketua KPU Bangka Belitung, Davitri.(dag/wb)

PANGKALPINANG, wwww.wowbabel.com -- Dua wajah baru dari daerah pemilihan Bangka Belitung, melenggang ke senayan usai melewati pertarungan sengit di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, yang digelar serentak 17 April lalu.

Mereka adalah Bambang Pati Jaya dari Partai Golkar dan Zuristyo Firmadata berbenderakan Partai Nasdem. Sementara satu kursi lagi di isi Rudianto Tjen, yang merupakan caleg incumben dari PDI Perjuangan.

Hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bangka Belitung, yang selesai digelar pada Rabu (8/5/2019) dini hari, menyatakan ketiga caleg diatas memperoleh suara tertinggi dari sejumlah caleg lainnya.

Rudianto Tjen, yang sudah dua periode duduk di kursi DPR RI, mendulang suara tertinggi, jauh meninggalkan perolehan suara Bambang Pati Jaya (BPJ) dan Zuristyo. Bendara umum DPP PDI Perjuangan itu berhasil meraup suara 90.150, di susul BPJ dengan perolehan suara 48.289 dan menguntit dibelakangnya Zuristyo Firmadata yang mendulang 36.889 suara.

Sementara dua caleg DPR RI petahana yakni Eko Wijaya dar Partai Demokrat dan Melda Addriani dari Golkar, dipastikan terlempar dari kursi DPR RI. Eko Wijaya memperoleh suara sebanyak 20.479, sedangkan Melda hanya mendapatkan 12.691suara.

Ketua KPU Bangka Belitung, Davitri mengatakan, secara umum proses pemilu di Babel berjalan lancar, begitupu dengan proses pleno ditiap tingkatan. Meskipun diakuinya ada kendala kecil, namun semua tidak berpengaruh pada perolehan suara tiap caleg maupun capres dan cawapres.

"Sudah dirampungkan, namun ada dua saksi yang menolak untuk menandatangani form DC-1 dengan sejumlah alasan," kata Davitri, kepada wartawan, Rabu (8/5).

Untuk hasil pileg DPR RI, terang dia, saksi dari Partai Demokrat menolak perbaikan dan pembetulan data pemilih di enam kabupaten se-Bangka Belitung.

Sedangkan saksi dari capres-cawapres paslon nomor urut 02, menolak menandatangani DC-1, karena ada instruksi dari Badan Pemenangan Nasional (BPN).

"Penolakan tersebut merupakan hak dari peserta pemilu, namun berdasarkan aturan yang berlaku ada mekanisme penyelesaian terhadap permasalahan ini, yaitu dengan menggunakan form DC-2, yang tidak membutuhkan tandatangan dari seluruh saksi peserta pemilu," paparnya.

Ditegaskan Davitri, penolakan kedua saksi tersebut sama sekali tidak terkait dengan perolehan suara dan suara sah hasil pemilu.

"Sehingga dapat dipastikan tidak ada kecurangan terkait pengelembungan atau penghilangan suara sah seperti yang marak diisukan terutama di media sosial," tukasnya.(dag/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL