Jalan Panjang Tata Kelola Pertimahan (bagian 2)

Tim_Wow    •    Rabu, 12 Juni 2019 | 23:28 WIB
Opini
Albana
Albana

Regulasi terus disempurnakan

Kementerian Perdagangan memperketat ekspor timah untuk mencegah aktivitas penambangan timah ilegal dan penyelundupan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33/M-Dag/PER/ 5/2015 sebagai  revisi aturan sebelumnya, Permendag Nomor 44/M-Dag/ Per/7/2014.

Revisi ini sebagai komitmen pemerintah terhadap isu lingkungan karena mengganggu ekspor Indonesia. Negara-negara maju menjadikan persoalan lingkungan sebagai bahan pertimbangan utama dalam membeli barang, termasuk timah. Sementara, timah Indonesia kini disorot karena aktivitas penambangan ilegal yang merusak 65% hutan dan 70% terumbu karang di Pulau Bangka.

Revisi permendag itu dilakukan karena ekspor ilegal tertap berlangsung. Tercatat ekspor timah ilegal ke Singapura mencapai USD 617 juta pertahun. Ekspor ilegal ini membuat negara dirugikan karena para eksportir ilegal tidak membayar royalti dan bea keluar kepada pemerintah. Selain itu, ekspor ilegal membuat harga timah di pasaran internasional semakin murah.

Baca Juga : Jalan Panjang Tata Kelola Pertimahan (bagian 1)

Perubahan rincian jenis timah yang bisa diekspor memperkecil peluang ekspor yang merugikan. Ekspor bijih timah bisa mencapai 96.000 ton per tahun, namun jumlahnya semakin kecil begitu masuk ke logam. Jadi banyak yang keluar secara ilegal sehingga perlu di atur agar harga timah bisa membaik.

Aturan permendag 2015 itu menyangkut jenis timah yang bisa diekspor, perdagangan bursa, dan tata niaga timah. Sebelumnya jenis timah yang bisa diekspor antara lain timah murni batangan, timah murni bukan batangan, timah solder, dan timah paduan bukan solder. Permendag baru mengubahnya menjadi timah murni batangan, timah solder, dan barang lainnya dari timah.

 

Tata kelola hingga ke hulu

Sementara pada perdagangan bursa timah, timah murni batangan wajib diperdagangkan melalui bursa timah, baik untuk diekspor maupun dijual di dalam negeri. Beberapa hal juga ditambahkan, seperti royalti yang sah harus diverifikasi Direktorat Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM), kewajiban sertifikasi clear and clean, serta wajib mendapat persetujuan ekspor.

Adapun dalam tata niaga ekspor perusahaan timah yang akan mengekspor wajib mendapat satu pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Timah (ET-Timah). Artinya, perusahaan yang sebelumnya terdaftar sebagai ET-Timah Batangan dan ET-Timah Industri harus memperbaruinya.

Pembaruan Persetujuan Ekspor Timah Batangan berlaku pada tanggal 3 Mei 2018, setelah selesainya revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 Tentang Ketentuan Ekspor Timah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/7/2014 Tentang Ketentuan Ekspor Timah pada tanggal 17 April 2018. Posisi lembaga survey untuk melakukan verifikasi aslaah barang timah batangan juga diperketat. Selain PT Surveyor Indonesia, ada PT Sucofindo yang memlaiki peran penting dalam hal verifikasi asal barang.

Tata kelola tidak saja pada sisi hilir. Bagian hulunya pun terus diatur dengan terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 11/2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) ada beberapa perusahaan yang kegiatan ekspornya terhenti. Pasalnya, Kementerian Perdagangan (belum mensinkronkan aturan yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM itu. Sebelumnya kegiatan ekspor wajib mendapat rekomendasi ekspor atau eksportir terdaftar dari Kementerian ESDM. Permen 11/2018 itu, Kementerian ESDM menghapus kebijakan rekomendasi eskpor. Sehingga para eksportir bisa langsung mengajukan kegiatan ekspornya kepada Kemendag. Hanya saja, aturan Kemendag berupa Surat Persetujuan Ekspor (SPE) harus ada syarat rekomendasi ekspor dari Kementerian ESDM.

Perubahan atas peraturan tersebut, PT Timah Tbk dan belasan smelter swasta dapat melakukan kembali kegiatan ekspor timah batangan setelah beberapa bulan sempat terhenti. Pada titik inilah keseimbangan itu terus menemukan jalurnya. Pemerintah Indonesia tahun 2018 mengeluarkan izin ekspor timah kepada 12 perusahaan eksportir dengan total 51.368 ton. PT Timah Tbk sebagai perusahaan penambang timah terbesar mendapat izin  untuk mengirim 32.305 ton timah, lebih dari separuh kuota ekspor timah Indonesia.

Situasi ini mampu membalikkan keadaan yang sebelumnya lebih dari separuh ekspor timah batangan didominiasi oleh eksportir timah berasal dari smelter swasta. Konsistensi penerapan aturan dan penegakan hukum, menempatkan PT Timah Tbk masuk dalam barisan produsen timah dunia setingkat di bawah rasaksa timah Yunan Tin dari China. Produsen timah dari Malaysia, Thailand dan Singapura yang sempat tercatat sebagai eskportir timah dengan barang yang diambil dari Indonesia meredup.

Segala aturan yang dimulai belasan tahun bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai referensi harga timah dunia. Peran Indonesia sebagai negara eksportir timah terbesar dengan pangsa sekitar 30% dari total ekspor timah dunia adalah menyelamatkan wajah bangsa, bahwa kedaulatan negara atas kekayaan yang dimiliki tak boleh dirampas oleh siapapun. (*)

Halaman