Nasdem Siapkan Dokumen Layani Gugatan Eko Wijaya

Firman    •    Kamis, 13 Juni 2019 | 16:30 WIB
Pilkada
Robert Aritonang Sekretaris DPW Partai Nasdem Provinsi Bangka Belitung. (ist)
Robert Aritonang Sekretaris DPW Partai Nasdem Provinsi Bangka Belitung. (ist)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com - DPW Partai Nasdem Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menegaskan, menjadi hak Eko Wijaya untuk melakukan gugatan hasil Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Nasdem hanya sebagai pihak terkait, sudah menyiapkan dokumen untuk menghadapi gugatan hasil perhitungan suara Pemilu Legislatif 2019 untuk pemilihan Calon Anggota DPR RI daerah pemilihan Bangka Belitung.

“Itu hak dia. Nasdem hanya pihak terkait yang digugat KPU. Nasdem akan menyiapkan tim menghadapi tuduhan selisih mencapai 27.000 suara,” kata Robert Aritonang Sekretaris DPW Partai Nasdem Provinsi Bangka Belitung, Kamis (13/6/2019).

Dalam berkas permohonan yang diajukan Eko Wijaya, Calon Anggota DPR RI daerah Pemilihan Bangka Belitung asal Partai Demokrat yang menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas putusan hasil perhitungan suara Pemilu Legislatif 2019, melalui Tim Advokasi Hukum DPP Partai Demokrat disebutkan  terdapat penggelembungan suara untuk partai Nasdem sebesar 27.000 suara. 

“Memang ada gugatan, yang digugat KPU. Jika ada bukti silahkan. Nasdem hanya terkait. Kita mempersiapkan dokumen menghadapi gugatan. Kita ada satu tim Badan Advokasi Hukum dilakukan oleh pusat,” tukas Robert.  

Dalam sidang nanti, kata Robert, badan advokasi hukum Nasdem yang berkoordinasi dengan KPU.

“Jadi sudah kita siapkan. Itu hak dia, Nasdem terkait, yang digugat KPU,” lanjutnya.

Baca Juga : Eko Wijaya Minta MK Batalkan Kemenangan Nasdem di Babel

Secara terpisah, KPU Provinsi  mempersilahkan semua peserta pemilu termasuk partai politik melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) termasuk gugatan Eko Wijaya dari Partai Demokrat.

"Jika memang menurut mereka menemukan fakta-fakta atau alat bukti-bukti yang jelas saya kira sah-sah saja mengajukan gugatan," kata Davitri, Ketua KPU Provinsi Babel dihubungi terpisah.

Davitri menambahkan,  KPU Bangka Belitung telah menyiapkan alat-alat bukti mulai dari rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang dari tingkat TPS hingga Provinsi, kemudian juga formulir C1. Jika terjadi perbaikan terhadap C1 sudah dituangkan dalam formulir D2 dan diketahui oleh saksi masing-masing partai politik dengan membuka C1 plano atau membuka surat suara di beberapa daerah.

"Kita dari KPU sudah menyiapkan dokumen itu, baik dari data pemilih, sosialisasi tahapan kampanye dan pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi. Kita pun sudah bekerja sesuai prosedur dan akan kita sampaikan dengan fakta-fakta bukti-bukti yang jelas,"  tukas  Davitri.

MK sebelumnya mengumumkan bahwa penanganan perkara Pemilu di MK terdiri dari sebelas tahap, mulai dari pengajuan permohonan hingga penyerahan salinan putusan. Ke-11 tahap tersebut diberlakukan berdasarkan Peraturan MK No.5/2018 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu.

Adapun tahap pertama, pengajuan permohonan pemohon yang dimulai pada 23 hingga 25 Mei untuk sengketa Pilpres. Sementara untuk sengketa Pileg pada 8 Mei hingga 25 Juni.

Setelah pengajuan permohonan, tahap kedua pemeriksaan kelengkapan permohonan pemohon. Dilanjutkan dengan tahap ketiga, perbaikan kelengkapan permohonan pemohon.

Selanjutnya tahap keempat, pencatatan permohonan pemohon Buku Registrasi Perkara Konstitusi untuk Pilpres dilaksanakan pada 11 Juni, sementara untuk Pileg pada 1 Juli.

Kemudian tahap kelima, penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pihak pemohon, pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sidang pendahuluan sebagai tahap keenam untuk Pilpres 2019 diagendakan digelar pada 14 Juni, sementara Pileg pada 9 Juli hingga 12 Juli. Setelah tahap pemeriksaan pendahuluan dilalui, tahap ketujuh, pemohon diminta menyerahkan perbaikan jawaban dan keterangan dari pihak pemohon.

Sidang pemeriksaan sebagai tahap kedelapan, diagendakan pada 17 Juni hingga 21 Juni untuk Pilpres dan untuk Pileg diagendakan pada 13 Juni hingga 30 Juni. Tahap kesembilan, Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH), kemudian dilanjutkan dengan sidang pengucapan putusan sebagai tahap kesepuluh.

Sidang pengucapan putusan untuk perkara Pilpres diagendakan digelar pada 28 Juni, sementara untuk Pileg pada 6 Agustus hingga 9 Agustus. Tahap terakhir atau ke-11 penyerahan salinan putusan dan pemuatan dalam laman MK. (Firman/wb)

Halaman