Ini Catatan BPK Kepada Gubernur Babel

Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan  didampingi Wakil  Gubernur Bangka Belitung Abdul Fattah, melakukan penandatangan hasil laporan BPK di sidang Paripurna DPRD Babel, Jumat (21/6/2019).(wb)
Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan didampingi Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fattah, melakukan penandatangan hasil laporan BPK di sidang Paripurna DPRD Babel, Jumat (21/6/2019).(wb)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI  memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun Anggaran 2018.

Akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah patut jadi perhatian gubernur, karena hasil pemeriksaan BPK RI masih ditemukan sejumlah masalah dalam pengelolaan dan pelaporan anggaran. 

Widi Widayat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Babel saat Paripurna DPRD Babel, Jumat (21/6/2019) mengatakan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Babel Tahun Anggaran 2018 menunjukkan ada kelemahan dan permasalahan terkait sistem pengendilian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang undangan berlaku.

Berikut catatannya :

1. Penataan keuangan, pengelolaan, pengendalian belanja belum menjadi prioritas oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Walaupun  permasalahan ketidaktertiban, namun menghambat proses penyusunan laporan keuangan, memperlambat pemeriksaan oleh  BPK

2. Kekurangpedulian OPD level eselon II maupun III atas dampak ditimbulkan laporan OPD berimbas pada laporan keuangan provinsi

"Kami melihat ada persepsi kepala OPD laporan keuangan hanya urusan badan keuangan daerah dan inspektorat, tim kami minta informasi tidak respon," kata Widi dalam paparannya.

3. Jabatan level tengah diisi personil kurang memahami keuangan,  akuntabilitas keuangan pemerintah, personil hanya jadi perantara.

4. OPD baru merespon permintaan data BPK ketika tim BPK menyampaikan melalui gubernur atau wakil gubernur, hanya untuk meminta data dan dokumen. 

5. Tingkat kemandarian penyusunan laporan keuangan  rendah,  tim BPK yang berhadapan dengan BPKP, seharusnya BPKP hanya  melakukan asistensi ke OPD.

"Ini nampak aneh yang kami periksa pemerintahan provinsi, harusnya pihak memberi pertanggungjawaban adalah  tim pemerintah provinsi bukan pegawai BPKP," ujar Widhi.

6. Tingkat pemahaman pejabat pada  level pengelolaan keuangan di OPD tidak merata. "Dari tahun ke tahun itu saja temuannya, tidak ada tindak lanjut,"

7. Para pejabat pemerintah provinsi di level  bawah tidak diberikan pemahaman tentang keuangan yang memadai.

8. Inspektorat belum optimal sehingga yerjadi keterlambatan laporan, ditemukan kesalahan mendasar.(fn/wb)



MEDSOS WOWBABEL