Pansus DPRD Babel Minta Gubernur Cabut Izin HTI

Tim_Wow    •    Senin, 08 Juli 2019 | 11:22 WIB
Lokal
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Babel, Senin (8/7/2019) di Pangkalpinang.(wb)
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Babel, Senin (8/7/2019) di Pangkalpinang.(wb)

PANGKALPINANG,www.wowbabel.com -- Panitia khusus (Pansus) DPR Provinsi Bangka Belitung merekomemdasikan agar gubernur mencabut sembilan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) di Babel. Dari temuan Pansus, keberadaan HTI tidak menguntungkan daerah. Sebaliknya menimbulkan masalah bagi masyarakat petani.

"HTI tidak menguntungkan pemerintah daerah, malah merugikan, ada konflik interest. Dari kunjungan ke Riau dan beberapa provinsi lainnya. Meminta gubernur harus tegas dan kepastian mencabut izin lingkungan karena Amdal di provinsi," kata Toni Mukti, Ketua Pansus DPRD Babel tentang Hutan Tanaman Industri dalam Rapat Paripurna, Senin (8/7/2019).

Toni Mukti melanjutkan, dari kunjungan dan reses anggota dewan, masyarakat Bangka Belitung umumnya adalah petani menyampaikan sikap penolakan mereka terhadap HTI.

"Masyarakat desa adalah petani, arus penolalan terhadap HTI dalam reses, mereka sampaikan kepada kami.  Karena lahan perkebunan ada di kawasan HTI. Oleh sebab itu, kami minta wagub, bahwa keberadaan HTI mempersempit ruang gerak petani, akan jadi bumerang pembangunan ke depan," ujar Toni Mukti di depan 33 dari 45 anggota DPRD Babel.

Di Babel, ada sembilan perusahaan pemegang konsesi HTI dengan penguasaan 275.000 hektare lebih lahan. Kurun lima tahun terakhir, pemegang konsesi mulai mengelola kawasan hutan sehingga berbenturan dengan kepentingan masyarakat.

"Kenapa takut, mohon kiranya Bapak  Wagub bersikap tegas, cabut izin sembilan konsesi HTI. Kembalikan 275.000 hektar hutan  kepada rakyat. Evaluasi total keberadaan HTI," tukas Toni Mukti.

Menggapi rekomendasi Pansus DPRD tentang HTI, Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah akan mengkaji yang disampaikan oleh pansus.

"Rekomemdasi Pansus tentang HTI, kami mengapresiasi , rekomendasi  itu dukungan  terhadap pemerintah Provinsi  Babel. Rekomemdasi  Pansus DPR tentang HTI merupakqn sinergitas antara pemda dan DPRD untuk pembangunan daerah.Pemda Babel menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Abdul Fatah usai menghadiri paripurna. (*)

 

Kesimpulan Tim Pansus DPRD Babel terhadap HTI  :

1. Jaminan kepada masyarakat Babel akan hak atas tanah

2. Menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap sembilan perusahan pemegang izin HTI, konsesi.

3. Meminta Gubernur menghentikan sementara sembilan perusahaan pemegang izin

4. Membentuk tim untuk mengkaji kembali sembilan perusahaan pemegang izin

5. Memeriksa Kepala Dinas Kehutanan karena memberi perpanjangan rencana kerja tahunan pemegang izin HTI.



MEDSOS WOWBABEL