Dua Desa di Bangka Barat Tolak Kehadiran Perusahaan Tambang Bauksit

Audiensi warga desa Cupat  dan Teluk Limau di DPRD Babel. (Chairul/wowbabel)
Audiensi warga desa Cupat dan Teluk Limau di DPRD Babel. (Chairul/wowbabel)

MUNTOK, www.wowbabel.com - Kepala Desa Cupat kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat menolak keras pertambangan Bauksit yang rencananya akan dilakukan oleh PT. KSI (Kentjana Sakti Indonesia).

Martaridi selaku Kepala Desa Cupat mengatakan, Senin (15/7/2019) telah membawa sekitar 30 orang masyarakat Cupat ke DPRD provinsi Bangka Belitung untuk menyampaikan penolakan itu.

"Inti e kami tetap nolak terkait masalah penambangan di desa Cupat itu, soalnya kami juga sudah ketemu sama pihak dewan selanjutnya akan diundang lagi tanggal 18 ini untuk dihadirkan dari pemerintah daerah," ujar Martaridi.

Martaridi mengungkapkan bahwa desa Cupat menolak pertambangan bauksit tersebut salah satu alasannya karena tidak menginginkan lahan perkebunan masyarakat di gusur nantinya.

"Intinya lahan lahan di kordinat itu kan dari 2008 itu kan permasalahan itu melingkup dari batas Cupat dengan teluklimau, 2008 itukan teluklimau protes itu" ujarnya.

Martaridi mengaku saat sebelumnya pertemuan yang difasilitasi sekretariat daerah, dirinya juga diundang dalam pembahasan tambang bauksit.

"Itu tanggal 11 itu ada rapat di OR 1 diruangan Setda itu, perizinan itukan di provinsi pertambangan ini maka kami bawa ke dewan provinsi," tutur Martaridi.

Martaridi tidak menginginkan nanti tanaman perkebunan masyarakat seperti sahang, sawit, dan karet milik masyarakat digusur akibat itu.

Sementara itu Anggota DPRD provinsi Bangka Belitung Dapil Bangka Barat Bong Ming Ming membenarkan bahwa desa Cupat tadi sudah beraudiensi dengan Ketua DPRD dan dirinya.

"Bisa dipastikan hampir seluruh masyarakat Cupat menolak tambang itu jadi pertemuan berikutnya tanggal 18 ini, itu kami panggil kepala dinas pertambangan dan sekda salah satunya yang memfasilitasi pertemuan itu," kata Bong Ming Ming.

Bong Ming Ming akan meninjau perizinan pertambangannya apakah sudah jadi atau belum, jika sudah artinya ada yang salah dalam izin amdal tersebut.

"Kalau itu tidak bermasalah pasti tidak akan mungkin ada penolakan di masyarakat, karena berdasarkan pp 27 tahun 2012 membuat izin amdal itu harus ada sosialisasi di masyarakat dan kulturasi publik," terangnya.

Bong Ming Ming menerangkan bisa dibatalkan pertambangannya jika nanti ketahuan ada proses yang salah.

Tak hanya itu kades desa teluk limau Haydir yang juga diwacanakan akan dibuka pertambangan bauksit ikut menolak hal ini jika memang nanti terjadi.

"Kalau desa Cupat baru sekarang menolak kalau kami sudah dari 2010 kemarin sudah demo besar-besaran di kabupaten sudah berapa kali ke kabupaten, kami masyarakat dulu menolak itukan salah satunya tidak mau limbahnya" ujar kades teluk limau. (Rul/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL