KPU Jawab Dalil Kobalen dan Eko Wijaya

Firman    •    Kamis, 18 Juli 2019 | 17:16 WIB
Pilkada
Gedung MK RI.(ist)
Gedung MK RI.(ist)

JAKARTA,www.wowbabel.com -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjawab gugatan Partai Gerindra, Demokrat, dan Berkarya yang menggugat hasil Pemilu Legsilatif 2019 untuk pemilihan calon anggota DPR RI daerah pemilihan Bangka Belitung. Jawaban KPU bersamaan dengan 44 perkara sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) saat sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (18/7/2019).

Sidang pada Kamis ini merupakan hari terakhir masa penyampaian jawaban oleh KPU selaku termohon.

"Hari ini KPU menghadapi sidang PHPU legislatif untuk pemeriksaan 8 Provinsi, 42 parpol, 1 DPD dan 1 perorangan partai. Sehingga total menghadapi 44 perkara dalam sidang pemeriksaan pembacaan jawaban hari keempat," jelas Komisioner KPU Hasyim Asy'ari usai sidang.

Sidang dibagi ke dalam tiga panel. Panel I, memeriksa sebanyak 12 perkara dari tiga provinsi, yakni 5 perkara dengan pemohon parpol dari Jambi, 3 perkara dengan pemohon parpol dari Bangka Belitung dan 4 perkara dengan pemohon parpol dari Riau.

Perkara yang diajukan untuk sengketa hasil suara di Babel oleh calon legislatif (caleg) DPR RI dari Partai Gerindra bernama Kobalen. Ada sejumlah dalil yang dimohonkan, salah satunya terkait dugaan politik uang yang dilakukan oleh seorang caleg DPR RI. Berdasarkan salinan berkas permohonan, pemohon menyebutkan bahwa ada sejumlah pemilih yang menerima kompensasi untuk mendukung caleg DPR RI Partai Nasdem.

Menurut Ali Lubis, pihaknya juga telah melaporkan dugaan pelanggaran ini ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam petitumnya, pemohon meminta MK untuk membatalkan hasil suara pemilu yang ditetapkan KPU. Pemohon juga meminta MK untuk memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang atau setidaknya melakukan penghitungan suara ulang.

Partai Demokrat Babel dalam dalil yang disampaikan kuasa hukum Eko Wijaya mengatakan  jika pemohon mengalami kerugian atas terjadinya selisih pencatatan hak pilih DPTb dan DPK pada tingkat Kabupaten Belitung. Temuan selisih pada jenis pemilihan ini pada DPTb, tambah Mehbob selaku kuasa hukum Eko, berada di Kecamatan Muntok dan Kecamatan Tempilang. Sedangkan untuk DPK, ditemukan selisih di Kecamatan Tanjung Pandan di Kelurahan Kota, Kelurahan Parit, dan Desa Air Saga.

Dengan perubahan DPT tersebut, Pemohon menilai telah ada niat mengenai proses kecurangan yang dilakukan Termohon.

“Untuk itu, melalui petitum Pemohon memohonkan agar Mahkamah menyatakan batal sebagian keputusan KPU untuk Daerah Pemilihan Provinsi Bangka Belitung terkait Pemilihan Angota Legislatif tingkat DPR RI,” ucap Mehbob.

Hakim MK mengungkapkan bahwa tidak semua perkara sengketa PHPU legislatif yang diajukan bisa dilanjutkan ke tahapan sidang pembuktian. MK akan memutuskan perkara-perkara yang berlanjut ke tahapan sidang pembuktian pada 22 Juli 2019 mendatang.

"Itu akan disampaikan pada 22 Juli saat putusan dismissal," ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat pimpin sidang  PHPU legislatif di Ruang Sidang Gedung MK.

Arief mengatakan, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk memutuskan perkara-perkara yang akan berlanjut ke sidang pembuktian. RPH ini dilakukan setelah MK mendengarkan jawaban-jawaban KPU sebagai termohon dan pihak terkait serta keterangan Bawaslu dalam sidang PHPU Pileg.

"Setelah itu kita menggelar rapat permusyarawatan hakim untuk menilai apakah perkara ini akan diputus dismissal artinya tidak dilanjut ke persidangan selanjutnya untuk memeriksa saksi," kata Arief. (fn/mkri.id/*)

Halaman