Marak Trawl, Nelayan Basel Geruduk Kantor Menteri Susi

Aston    •    Jumat, 26 Juli 2019 | 06:37 WIB
Nasional
Kodi (baju putih--red) nelayan asal Bangka Selatan saat melapor ke Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang maraknya aktifitas trawl di perairan Bangka Selatan.(ist)
Kodi (baju putih--red) nelayan asal Bangka Selatan saat melapor ke Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang maraknya aktifitas trawl di perairan Bangka Selatan.(ist)

TOBOALI,www.wowbabel.com -- Nelayan Toboali Kodi Midahri bersama rekannya Abdullah mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, guna mengadukan maraknya aktivitas kapal trawl dan compreng di Perairan Basel, Kamis (25/7/2019).

Kodi bersama rekannya Abdullah melaporkan perihal tersebut ke pihak Direktorat Operasi Armada KKP. Tak hanya itu, Kodi yang berprofesi sebagai nelayan sekaligus aktivis  juga melaporkan ke Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan RI.

Disamping mengadukan perihal maraknya aktivis kapal trawl dan compreng, Kodi juga melaporkan 4 unit kapal trawl yang diamankan oleh Baharkam Mabes Polri belum lama ini di Perairan Sadai, Bangka Selatan. Tangkapan tersebut kemudian diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung. Hanya saja, pelaku tidak ditindak melainkan pembinaan saja serta penyitaan terhadap jaring trawl saja.

Padahal kata Kodi, KKP menegaskan bahwa aktivitas kapal trawl tidak dapat ditolerir kendati dibawah 10 gros ton (GT).

 “Pertemuan kita dengan Pak Eko dari Kementerian KKP, bahwa KKP tidak pernah memberikan kebijakan terhadap jaring trawl, kapal dibawah 10 GT memang benar nelayan kecil tetapi jika beraktivitas trawl tetap tidak bisa ditolerir, sedangkan compreng harus bekerja di atas 12 mil, KKP tidak mengeluarkan izin dibawah 12 mil," kata Kodi.

Sementara pertemuannya dengan pihak Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, kata Kodi bahwa tidak ada  pembinaan terhadap kapal trawl.

“Tidak ada satupun peraturan menteri yang membenarkan trawl, menurut Pak Fitrianto, KKP akan surati DKP Babel untuk segera memberantas trawl, ” ujarnya.

Lanjut Kodi, berdasarkan keterangan Kepala Sub Direktorat Operasi Armada KKP RI Rahman Arif menyarankan agar persoalan trawl di daerah hendaknya diselesaikan di daerah.

“Karena UU sudah jelas, pemerintah dan kepolisian setempat harus menegakan UU, jangan melemparkan persoalan ke KKP, apalagi trawl beroperasi di radius 8 mil dari bibir pantai, di media dinyatakan ada kebijakan trawl kapal kecil dibawah 10 GT, KKP akan menurunkan kapal KKP ke perairan laut Basel," tukasnya.(as/wb)



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE