Reklamasi Setengah Mati

Abeng    •    Jumat, 26 Juli 2019 | 14:53 WIB
Opini
Albana, wartawan senior di Babel.(dok)
Albana, wartawan senior di Babel.(dok)

Oleh: Albana Wartawan Senior di Babel

 

HAMPIR  dua abad dieksploitasi, tapi kandungan timah di Kepulauan Bangka Belitung masih sangat besar. 

Dari sisi ekonomi, penambangan timah mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat setempat sejak komoditas ini pada 1998 lalu berganti status menjadi bukan bahan galian strategis. Masyarakat pun bisa menambang, inilah  masa masa dimana penambangan illegal berkuasa. 

Aktivitas penambangan liar yang massif berdampak pada aspek lingkungan,  lahan bekas tambang ditinggalkan begitu saja.  

Tahun 2006 , kegiatan penambangan timah inkonvensional (TI) di Babel mencapai lebih dari 15 ribu lokasi, sehingga  menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Data dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi Babel tahun itu  menyebutkan dari  400.000 hektare hutan di Babel, 25 persen di antaranya dalam keadaan rusak berat.

Yang masih memiliki hutan dengan kondisi bagus hanya 30 persen. Itu 13 tahun lalu. Agresifitas penambangan dan aktifitas ekonomi lainnya seperti perkebunan juga menggurus hutan. Jadikah kemudian kerusakan hutan di Babel berlipat, tak sepadan dengan luas cakupan lahan yang sudah porak poranda. Tidak hanya hutan produksi, tapi juga hutan lindung, cagar alam bahkan merembes ke daerah aliran sungai.

Eksploitasi terhadap alam Babel, tak saja timah semata, Pada tahun 2018, WALHI Babel mencatat sebanyak 41,83% atau 275.682 hektar kawasan hutan produksi dikuasai oleh 9 perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), seluas 1,1 juta hektar dikuasai 1.343 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 250.000 hektar dikuasai pemilik Hak Guna Usaha (HGU) sawit sedangkan total luas daratan Provinsi Babel hanya 1,6 juta hektar. 

Bukan hanya di darat, hampir semua pesisir laut di Provinsi Babel dikelilingi oleh IUP laut, data WALHI Babel mengungkapkan ada 298 IUP laut yang luasnya mencapai 595.381 hektar. 

Kabid Humas PT Timah Tbk  Anggi Siahaan mengatakan, dimasa lalu, terjadi ekploitasi tambang rakyat dalam jumlah besar sehingga PT Timah sempat beberapa tahun  menghentikan sementara upaya reklamasi lahan bekas tambang di wilayah IUP BUMN tambang itu. Sebab, para penambang ilegal ini seringkali melakukan aktivitas tambang di atas IUP PT Timah yang telah direklamasi. 

“Komitmen untuk terus membangun negeri tetap kami tunjukkan. Kami terus berupaya  mengelola lahan bekas tambang menjadi lahan produktif, dengan menggandeng stakeholder multi pihak,’’ papar Anggi.

Upaya pemulihan lahan bekas tambang mulai dilakukan kembali. Reklamasi di Dusun Air Kuning, Desa Bencah, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka  Selatan, adalah salah satunya. Untuk reklamasi di area dengan total luas 49,8 hektare  tersebut, PT Timah Tbk bekerja sama dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung sebagai kelanjutan dari pilot project program Bhabinkamtibmas Go Green. 

’’Di kawasan itu perusahaan juga sudah membangun fasilitas umum seluas 10 hektare, pemberian bibit tanaman, dan bibit ikan,’’ kata Anggi.

Selain itu, PT Timah saat ini tengah fokus menggarap Kampung Reklamasi Air Jangkang di Desa Riding Panjang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Salah satu program yang sedang dikembangkan PT Timah Tbk di Air Jangkang adalah pertanian, dimana nantinya akan dikelola masyarakat sekitar desa.

"Ini juga menjadi wujud nyata kami dalam mewujudkan semangat sustainable development goals (SDGs) di Indonesia. Dalam prosesnya, kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lapisan masyarakat sehingga semuanya ikut terlibat. No one left behind,’’ ujar Anggi.

Meski belum sepenuhnya selesai, masih banyak lagi lahan bekas tambang yang wajib direklamasi, tanggungjawab tak saja di tangan PT Timah, ada ratusan pemegang IUP lainnya yang juga harus memenuhi kewajiban itu. Sayang, kewajiban ini sepertinya abai begitu saja. Jangankan mereklamsi lahan yang kadang rusak, menyuruh saja sudah setengah mati.  Jika tak dilanjutkan,  kelak dikemudian hari, kerusakan ini akan menjadi warisan bencana bagi anak cucu.  Reklamasi terus dilanjutkan atau berhenti, hidup adalah pilihan. (*)

Halaman