Seluruh Komisioner KPU Babel Dinyatakan Langgar Kode Etik

ilustrasi.(net)
ilustrasi.(net)

JAKARTA,www.wowbabel.com  -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia menjatuhkan sanksi peringatan kepada lima orang Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Juga; Dapat Peringatan DKPP, Davitri Cs Legowo

Lima komisioner tersebut masing-masing Davitri, Guid Cardi, Pudjiarti, Deni, dan Fahrurrozi dinyatakan hakim DKPP melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.

“Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Teradu I Davitri selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Teradu II Guid Cardi, Teradu III Deni, Teradu IV Pudjiarti,Teradu V Fahrurrozi masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhitung sejak dibacakannya Putusan ini.  Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini,” demikian petikan putusan DKPP berdasarkan Putusan Nomor 79-PKE-DKPP /V/2019 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia ditandatangani Ketua DKPP Harjono tanggal 10 Juli 2019 lalu.

Sebelumnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan Perkara Nomor 79-PKE-DKPP/V/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (21/5). Komisoner KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung menjadi Teradu dalam perkara ini yakni Davitri, Guid Cardi, Deni, Pudjiarti, dan Fahrurrozi, selaku Ketua dan Anggota. Mereka diadukan oleh Dedy Yulianto Anggota DPRD Provinsi Kep. Babel.

Berdasarkan pokok aduan, para Teradu dinilai tidak profesional dan tidak cermat dalam bekerja. Teradu tetap mencantumkan Pengadu yakni Dedy Yulianto dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung dari Partai Amanat Nasional (PAN), padahal Pengadu tidak pernah melengkapi berkas verifikasi persyaratan calon anggota DPRD Provinsi. Sehingga hal tersebut menyebabkan Pengadu diberhentikan dari Partai Gerindra dan dilakukan PAW dari anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung.

Sidang dipimpin Anggota DKPP Dr. Alfitra Salam bersama Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Prov. Bangka Belitung, yakni Yandi (unsur Masyarakat) dan Dewi Rusmala (unsur Bawaslu). Saat sidang Davitri menyatakan bahwa semua dokumen disampaikan melalui petugas yang ditunjuk partai PAN yang bernama Rudiansyah. Kemudian berdasarkan laporan Pokja Pencalonan, diketahui Pengadu merupakan Anggota DPRD Provinsi Babel pada pemilu 2014 adalah calon terpilih dari Partai Gerindra.

Dedy Yulianto tidak dicantumkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi  Babel, kata Davitri karena yang bersangkutan tidak menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPRD Provinsi, atau surat pernyataan dirinya yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada pejabat berwenang dan telah diberikan tanda terima. Kemudian, keputusan pemberhentian belum diterima, akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan permberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon sampai 1 hari sebelum penetapan DCT.

Sedangkan dalam keputusan DKPP menyatakan berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, memeriksa keterangan para Saksi, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan Davitri, Guid Cardi, Deni, Pujiarti, dan Fahrurrozi sebagai Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.(*/fn/wb)



MEDSOS WOWBABEL
OPINI KITE