Belitung dan Beltim Pertahankan Draft Raperda Zonasi

Firman    •    Jumat, 02 Agustus 2019 | 17:46 WIB
Lokal
Rapat Pansus RZW3K DPRD Babel. (Firman/wowbabel)
Rapat Pansus RZW3K DPRD Babel. (Firman/wowbabel)

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com - Panitia Khusus (Pansus) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), Jumat (2/8/2019) kembali melanjutkan rapat pembahasan pemanfaatan ruang pada penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut. Rapat kali ini digelar di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, di Pangkalpinang.

Rapat Pansus diikuti pemerintah kabupaten Bangka Tengah, Belitung Timur, Belitung, dan Kota Pangkalpinang.

Menurut Ketua Perda Pansus RZWP3K, Adet Mastur, seharusnya rapat hari ini dihadiri tiga kabupaten dan satu Kota, namun yang hadir cuma dua Kabupaten yaitu Kabupaten Bangka Tengah dan Belitung Timur, sedangkan Kabupaten Belitung dan Pangkalpinang tidak hadir.

"Sementara untuk persoalan Belitung dan Belitung Timur, berdasarkan hasil rapat pansus tadi telah disepakati dengan pengajuan dan draft yang ada. Jadi dua kabupaten Belitung Timur dan Belitung ini, tetap konsisten dengan pengajuan dan draft raperda yang ada, jadi tidak ada permasalahan, dan itu sudah clear," kata Adet yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Babel.

Sementara itu, untuk Bangka Tengah, lanjut Adet pihaknya menerima sembilan poin usulan, dan ada tiga kesimpulan yang didapatkan pansus. Serta evaluasi usulan terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) swasta dan PT Timah.

"Jadi ini mereka akan kaji dulu, dan informasinya akan disampaikan kepada (kita-red pansus) paling lambat tanggal 9 Agustus mendatang," ujar Adet.

Adet menambahkan, kalau di Kabupaten Bangka Tengah, ada 60 IUP, 58 IUP Swasta dan 2 IUP milik PT Timah, apa lagi 2 IUP PT Timah tersebut, ada di kawasan Tanjung Gunung yang rencananya akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Nanti kita akan mengadakan rapat konsultasi dan koordinasi dengan kemenstrian ESDM terkait IUP PT Timah yang ada di pantai Tanjung Gunung tersebut, karena rencananya kawasan itu akan dijadikan KEK," kata Adet.

Dalam kesempatan itu juga, Adet meminta ada ketegasan dari tiap kepala daerah dalam hal memberikan usulan mengingat ini diperuntukan untuk kepentingan daerah. 

"Karena zonasi ini persoalan baru yang mengatur masalah laut ini akan singkronkan, dimulai dari usulan yang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)," tegasnya. (firman/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL