Status Bawaslu Kabupaten/Kota Masih Mengambang

Aston    •    Selasa, 27 Agustus 2019 | 19:39 WIB
Pilkada
Erik, Anggota Bawaslu Basel. (Astoni/wowbabel)
Erik, Anggota Bawaslu Basel. (Astoni/wowbabel)

TOBOALI, www.wowbabel.com - Tahapan pemilihan kepala dearah ( Pilkada ) yang akan dilaksanakan pada 2020 mendatang sudah didepan mata. Sebanyak 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah ( pilkada ) tersebut. Yang mana saat ini KPU telah menetapkan tahapan program dan jadwal pilkada dgn menerbitkan PKPU NO 15 Tahun 2019.

Kordiv Hukum, Penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu kabupaten Bangka Selatan (Basel) Erik mengatakan telah mengikuti kegiatan Rapat koordinasi evaluasi fungsi dan tugas divisi hukum serta pelaksanaan perselisihan hasil penghitungan suara (PHPU) pemilu serentak tahun 2019 di mercure convention dan centre hotel Jakarta 22-24 Agustus 2019.

Ia menuturkan revisi UU No.10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota perlu sesegera mungkin selesai di revisi mengingat semakin dekatnya tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) tahun2020. 

"Ada hal yang paling mendasar yang menjadi sorotan bawaslu di dalam UU no.10 tahun 2016 tentang status lembaga pengawas pemilu yang mana disebutkan bahwa yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah  panwaslu yang dalam UU tersebut masih bersifat ad hock dan belum permanen," ujar Erik, Selasa (27/8/2019).

Sementara saat ini dengan hadirnya UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu untuk pemilu serentak pilpres dan pileg lembaga pengawas pemilu ditingkat kabupaten/kota sudah p



1   2      3