IMB BTS Nihil, PT. Gihon Tunggak Retribusi Rp40 Juta

Aston    •    Selasa, 03 September 2019 | 22:57 WIB
Lokal
Ilustrasi
Ilustrasi

TOBOALI, www.wowbabel.com - PT. Gihon, pemilik dua menara telekomunikasi base transceiver station (BTS) di Kabupaten Bangka Selatan (Basel) yang disewa provider terkemuka Xl Axiata dan Telkomsel terancam tak bisa melayani masyarakat, lantaran operasionalnya akan dihentikan sementara oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. 

Dua menara BTS milik PT. Gihon di Desa Rindik Kecamatan Toboali dan Desa Penutuk Kecamatan Lepar Pongok, dalam waktu dekat akan disegel oleh pemerintah setempat, lantaran kedua menara tersebut tidak patuh terhadap aturan pemerintah daerah serta melabrak aturan perundang-undangan dalam proses pembangunan menara. 

Pembangunan BTS di Desa Penutuk Lepar Pongok, melanggar aturan perundang-undangan  tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Ironisnya, menara sudah lama berdiri tegak dan sudah dioperasionalkan oleh penyedia layanan provider Telkomsel. 

Sementara, menara BTS yang terletak di Desa Rindik Kecamatan Toboali,  PT. Gihon tidak patuh terhadap aturan pemerintah daerah, kewajiban perusahaan tidak dilaksanakan. Adapun kewajiban yang tak dijalankan berupa biaya retribusi sebagaimana peraturan daerah Pemkab Basel tentang pengendalian menara enggan dipenuhi pihak perusahaan. PT. Gihon ternyata sudah menunggak membayar retribusi sejak tahun 2011 silam. 

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemkab Basel, Yoko F Ratzumury mengungkapkan, tunggakan biaya retribusi PT. Gihon pada menara BTS yang terletak di Desa Rindik mencapai puluhan juta rupiah. 

"Tunggakan pokok retribusi sekitar 40juta dari Tahun 2011," ungkap Yoko, Selasa (3/9/2019). 

Pemerintah setempat telah beberapa kali menagih kepada PT. Gihon perihal retribusi yang harus dipenuhi pihak perusahaan kepada pemerintah daerah, hanya saja teguran pemerintah tak dihiraukan PT. Gihon. 

"Surat teguran terakhir tertanggal 24 Februari 2018," kata Yoko. 

Pemkab Basel melalui Dinas Kominfo, tertanggal 14 Agustus 2019 yang lalu telah melayangkan surat permohonan penyegelan kepada Satpol PP. Namun, belum ada penindakan penyegelan.

Menurut Plt Kepala Satpol PP, Rudi Kurniawan, pihaknya masih berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. (Astoni/wb)



TRENDING TOPICS
MEDSOS WOWBABEL